Gelaran Musrenbang Belum Selesai, Beberapa OPD Bubar Duluan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

klikkalimantan.com, MARTAPURA – Astamaji Faujan tiba-tiba menyebut wilayah Kelurahan Murung Keraton yang berada di kawasan Perkotaan Martapura, Kabupaten Banjar, terasa berada di kawasan desa terpencil.

Pernyataan bernada sindiran ini diungkapkan Astamaji selaku Lurah Murung Keraton, usai menghadiri gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Martapura, Jalan Sekumpul Ujung, Rabu (1/2/2023).

“Sebenarnya banyak persoalan yang harus kita tangani bersama di wilayah Kelurahan Murung Keraton, dengan menggandeng beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebab, kalau hanya mengandalkan anggaran di Kelurahan Murung Keraton pasti tidak akan cukup, salah satunya terkait penanganan Kali Mati,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Astamaji Faujan, belum lagi gelaran Musrenbang pungkasnya, beberapa OPD sudah ada yang bubar duluan, ditambah keterbatasan waktu. Meski masih ada beberapa OPD yang mendengar sejumlah permasalahan yang harus menjadi skala prioritas.

“Mudah-mudahan beberapa OPD terkait yang mendengarkan persoalan tersebut, dan memiliki anggaran, dapat turut serta memperhatikan. Jika persoalan Kali Mati tidak ditanggulangi, sampai kapanpun tidak akan dapat diselesaikan. Karena itu perlu keterlibatan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) dan OPD lainnya,” tegasnya.

Karenanya, Kelurahan Murung Keraton mengharapkan agar usulan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat dijadikan skala prioritas untuk mencegah polusi udara di wilayah Kelurahan Murung Keraton.

“Meski kawasan Pasar Tradisional Martapura masuk wilayah Kelurahan Murung Keraton, tapi kewenangan pasar ada di Perumda PBB. Mestinya limbah pasar itu tidak boleh lagi dibuang ke Kali Mati, karena selain menimbulkan aroma tak sedap, juga menyebabkan pendangkalan dan penyempitan Kali Mati,” tuturnya.

Jika terus dibiarkan, papar Astamaji Faujan, maka Pemerintah Kabupaten Banjar akan kehilangan wibawanya. Sebab, itu berarti membiarkan Perumda PBB membuang limbah ke Kali Mati.

BACA JUGA :
Pemko Diminta Awasi Hewan Qurban

“Pemerintah kan harus jadi contoh. Bukan malah melakukan yang tidak baik dengan membiarkan limbah di buang ke Kali Mati. Tentunya kita juga akan kesulitan untuk mendukung program-program yang diinginkan Pemerintah. Sebab, masyarakat pasti dengan mudah menolaknya, karena Pemkab juga melakukan hal serupa, yakni membuang limbah pasar ke Kali Mati,” bebernya.

Selain itu, tambah Astamaji Faujan lebih jauh, pihaknya juga kembali mengusulkan agar Kali Mati dilakukan normalisasi, dan penataan yang lebih baik.

“Karena sudah banyak bangunan rumah milik masyarakat berdiri di atas Kali Mati. Tentunya akan menimbulkan penyumbatan atau menghambat arus air, dan pendangkalan Kali Mati. Proses pembersihan sampah di Kali Mati tentunya akan terkendala juga. Karenanya perlu peran serta OPD terkait,” pungkasnya.(zai/klik)

Berita Terbaru

Scroll to Top