Paripuran Dewan Tetapkan 4 Raperda Jadi Perda
Klikkalimantan.com, BANJARMASIN – DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyepakati 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Sidang Paripurna Tingkat II, yang digelar Kamis (16/3/2023).
Keempat Raperda yang ditetapkan menjadi Perda adalah: Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan; Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Raperda Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; serta Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, didampingi Wakil Ketua DPRD, Matnor Ali, dan Tugiatno. Serta dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor dan jajaran SKPD terkait.
“Pada hari ini telah menyepakati empat Raperda menjadi Perda,” ucap Muhammad Yamin.
Terkait penetapan 4 raperda menjadi Perda ini, Yamin berharap Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait bisa menjalankan aturan yang sudah dibuat. Sehingga implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jika manfaatnya berdampak ke masyarakat, tentunya aturan yang sudah dibuat dan dijalankan tepat sasaran,” katanya.
“Mudah-mudahan dengan adanya Perda ekonomi kreatif, perekonomian bisa bergerak lagi dan berjalan dengan baik,” katanya lagi.
Dia juga menginginkan, setelah Perda tentang Pencegahan Kebakaran disahkan, penanganan kebakaran Banjarmasin diatur dengan jarak, radius atau zonasi, serta waktu tempuh.
“Tujuannya agar penanganan berjalan dengan baik,” tuturnya.
Yamin melanjutkan, Perda Penanggulangan Kemiskinan yang disahkan, mengatur teknis pembagian bantuan, agar tepat sasaran.
“Jadi fokus utama adalah lurah dan ketua RT dalam hal pendataan kemiskinan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.
Yamin menyebut, lahirnya peraturan daerah atau Perda ini menandakan DPRD telah menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya dengan baik. Legislasi sebagai fungsi utama, maka DPRD dituntut harus dapat membuat peraturan daerah yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia.
“Sinergisitas dan kolaborasi yang baik dengan kepala daerah juga menentukan berjalannya tugas dan fungsi Dewan. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, papar Yamin, tugas lainnya yakni membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
“Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD juga menjadi tugas dan wewenang Dewan,” sebutnya lagi.
Sejauh ini, sambung Yamin, pihaknya berupaya memaksimalkan serta mengoptimalkan fungsi kelembagaan, agar memiliki posisi yang kuat untuk mendorong berbagai regulasi yang memihak dan pro rakyat.
“Jadi tidak hanya dititikberatkan pada legislasi atau pembentukan Perda saja. Namun juga dalam melaksanakan fungsi Anggaran (Budgeting), Fungsi Pengawasan (Kontrol) sebagai bentuk Good Government,” pungkasnya.(ADV/sin/klik)
