Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Untuk mendapatkan data pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 2023 ini, Komisi III DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Rabu (29/3/2023).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya, berdasarkan hasil RDP tersebut, Dinas PUPRP siap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Dalam pembahasan tersebut, banyak saran dan masukan yang disampaikan kawan-kawan di Komisi III, agar dapat menjadi perhatian Dinas PUPRP, utamanya terkait infrastruktur jalan. Dan PUPRP sendiri juga suda siap memprioritaskan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tersebut,” ujarnya.
Bahkan, lanjut politisi senior PKB Kabupaten Banjar ini, Dinas PUPRP juga berencana akan melakukan normalisasi sungai-sungai kecil secara umum guna mereduksi bencana banjir.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi, menjelaskan, selain melakukan pendataan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 2023, Dinas PUPRP juga telah melakukan pendataan terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak akibat terendam dan terdampak bencana banjir.
“Berdasarkan data akumulasi di 11 kecamatan yang terdampak bencana banjir, tercatat kurang lebih sepanjang 3 Kilometer ruas jalan mengalami kerusakan, termasuk dua unit jembatan. Untuk penanganannya akan kami lakukan pasca bencana,” ucapnya.
Sedangkan terkait bencana tanah longsor yang terjadi di beberapa desa, seperti di Kecamatan Sambung Makmur dan di Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Anna Rosida Santi menyebutkan sudah selesai dilakukan penanganan.
“Terakhir, kami juga mendapat laporan telah terjadi longsor lagi di wilayah Kecamatan Sambung Makmur, dan saat ini masih kami lakukan survei. Pada intinya, kalau dapat kami tangani secepatnya, pasti kami tangani. Seperti oprit jembatan penghubung antar Desa Lok Tangga dan Desa Pasar Lama, Kecamatan Karang Intan, yang longsor, sudah selesai kami tangani,” tuturnya.
Bahkan, tambah Anna Rosida Santi, Dinas PUPRP saat ini tengah melakukan penanganan jembatan putus di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai 70%.
“Sedangkan untuk kegiatan normalisasi sungai, rencananya akan kita laksanakan di Sungai Handil Jepang. Jadi, akan kami usulkan di perubahan nanti dengan estimasi anggaran sebesar Rp1,5 Miliar. Mudah-mudahan dapat diakomodir,” harapnya.(zai/klik)
