klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (LPPA TA 2022) Pemprov Kalsel, Rabu (24/05/2023).
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, ada 8 fraksi dewan yang memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap Pemprov Kalsel usai berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalsel misalnya, melalui juru bicaranya menekankan Pemprov Kalsel untuk memperhatikan belanja daerah agar sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Lain lagi fraksi Nasional Demokrat (Nasdem). Parpol yang ketua wilayahnya H Mansyur ini mendorong pemerintah untuk menganalisa lebih mendalam soal perencanaan, penganggaran, dan target terhadap APBD Kalsel.
Bagi Nasdem yang tak kalah penting lainnya adalah mewujudkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pembahasan dan penelaahan Raperda. Namun, dewan optimis penghargaan WTP dari BPK RI ini dapat memotivasi pemerintah untuk lebih memaksimalkan peningkatan potensi PAD sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi tersebut, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, bahwa optimalnya suatu pendapatan daerah tak lepas dari peran legislatif dan eksekutif yang saling bersinergitas.
“Kami sepakat terhadap harapan yang disampaikan. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan pembahasan dan evaluasi yang mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan yang dicapai supaya dipertahankan,” ujar Roy, sapaan Roy Rizali Anwar.(pr/klik)
