klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (7/6/2023).
Perwakilan Badan Anggaran DPRD Kalsel, Sahrujani menyampaikan, mesti terdapat beberapa catatan, secara umum pihaknya mengapresiasi kinerja Pemprov Kalsel, sehingga dapat menyelesaikan Raperda LPPA APBD TA 2022 menjadi Perda.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, biasa disapa Paman Birin mengucapkan terimakasihnya kepada para pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerjasamanya selama proses pembahasan Raperda LPPA APBD TA 2022 tersebut.
“Dengan segala rasa hormat, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerjasamanya selama proses pembahasan Raperda, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda,” ujar Paman Birin.
Dikatakan Paman Birin, Raperda tentang LPPA pelaksanaan APBD TA 2022 ini, memiliki dua fungsi penting, yakni sebagai landasan yuridis bagi produk kebijakan daerah, yang meliputi evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya dan menjadi poin penting dalam memperhatikan pelaksanaan APBD saat ini dan di masa depan.
Oleh karena itu, tambah Paman Birin, ia akan segera melanjutkan proses penyempurnaan Raperda LPPA pelaksanaan APBD TA 2022 ini, dengan memerhatikan setiap catatan yang disampaikan oleh lembaga legislatif, baik berupa saran, koreksi, maupun rekomendasi.
Meski begitu, lanjut Paman Birin, ia tetap berharap Raperda ini, setelah ditetapkan menjadi Perda dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Kalsel dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan Banua yang dicintai ini.(pr/klik)
