klikkalimantan.com, BANJARBARU – Rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (21/6/2023) beragenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. Dari empat raperda yang diajukan pada rapat paripurna dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru tersebut, tiga diantaranya raperda perubahan atas perda sebelumnya.
Raperda perubahan atas Perda Nomor 7/2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) satu di antaranya. Atas diajukannya raperda ini, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, fadliansyah Akbar, fraksi-fraksi di DPRD Kota Banjarbaru merespon positif. Bahkan menyampaikan apresiasi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai, pengembangan sektor UMKM diperlukan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pun Kota Banjarbaru masih banyak memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang perlu digali. Karenanya, keberadaan perda ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum pengembangan sektor UMKM.
Sedangkan menurut Fraksi Partai Golkar, perubahan atas sebuah perda sebuah hal wajar karena tidak ada sebuah peraturan yang bersifat mutlak. Terlebih perubahan ini dilatarbelakangi perkembangan nyata di masyarakat dan peraturan perundangan-undangan di atasnya.d
Diharapkan menjadi payung hukum kemudahan dan pembinaan UMKM juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Amanat Nasional (Kesan). Karenanya, raperda ini nantinya diharapkan peluang usaha yang kondusif agar mampu meujudkan peran serta yang optimal pengembangan ekonom di Kota Banjarbaru. (to/klik)
