klikkalimantan.com, MARTAPURA – Tingkatkan partisipasi masyarakat agar ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Pemerhati Pemilu menyebut kesadaran masyarakat perlu dibangun.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pemerhati Pemilu, Nurkholis Majid, saat menjadi narasumber acara ‘Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024’ yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar di salah satu hotel di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (20/9/2023).
“Sebenarnya masyarakat kita perlu dibangun kesadarannya terhadap pengawasan Pemilu, khususnya terkait bagaimana masyarakat terdidik ini bisa melaporkan, dan bagaimana proses membuat laporan kepada Bawaslu jika ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu,” ujarnya.
Sehingga ke depan, lanjut mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, jika terjadi adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan masyarakat, dapat langsung dilaporkan ke Bawaslu. Baik secara formil atau informil.
“Contoh informil seperti adanya pemberitaan media, hal itu kan dapat dijadikan sebagai informasi awal yang dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai hasil temuan. Jadi, meski laporan masyarakat tidak sempurna dan tidak utuh, tidak akan menjadi masalah, sepanjang Bawaslu dapat menindaklanjutinya,” katanya.
Nurkholis Majid memaparkan, kebanyakan laporan yang diterima Bawaslu selama ini datangnya dari Partai Politik (Parpol), seperti kasus dugaan pelanggaran administrasi, dan hasil temuan dari Bawaslu sendiri. Mulai tingkat kecamatan hingga desa.
“Masyarakat memang harus terdidik dan tereduksi dengan baik terkait pengawasan Pemilu. Sehingga ketika masyarakat sadar akan pentingnya pengawasan, maka kualitas Pemilu ke depan akan lebih baik dan berimplikasi terhadap kepercayaan kepada lembaga penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU,” pungkasnya.(zai/klik)