klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Program pembangunan yang disusun dan dikerjakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dinilai masih belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan dan kenyamanan masyarakat.
Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya persoalan yang ada di masyarakat. Seperti jalan lingkungan rusak, banyaknya jembatan titian yang belum tersentuh perbaikan, masih sulitnya mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Persoalan-persoalan ini menjadi catatan yang disampaikan masyarakat kala anggota DPRD Kota Banjarmasin menggelar serap aspirasi atau reses. Misalnya, reses yang dilaksanakan Muhammad Faisal Hariyadi, di kawasan Jalan Teluk Dalam, Komplek Rajawali, Jum’at (13/10/2023).
Muhammad Faisal Hariyadi mengakui, banyak masyarakat yang mempertanyakan program pembangunan yang dijalankan Pemko Banjarmasin lantaran masih banyak persoalan mendasar belum terselesaikan.
“Ternyata masih banyak persoalan di masyarakat yang belum dapat diselesaikan oleh Pemko Banjarmasin. Terutama soal infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun titian. Tidak hanya itu, persoalan pendidikan dan kesehatan juga menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat,” akunya.
Faisal menilai, program Pemko Banjarmasin lebih cenderung mengedepankan hal-hal yang sunah, padahal, masih banyak persoalan yang mestinya menjadi prioritas dalam pembangunan.
Untuk satu program yang bersifat seremonial, Pemko berani menggelontorkan dana yang cukup besar, semisal proyek mempercantik Jembatan Pasar Lama, beranggaran mencapai Rp11 miliar lebih.
“Di sisi lain, ada yang lebih prioritas. Kalau mengedepankan hal yang bersifat sunnah, menandakan program pembangunan belum pro rakyat,” nilainya.
Faisal berharap, Pemko Banjarmasin lebih jeli lagi dalam menyusun program pembangunan. Ttujuannya tidak lain, agar terjadinya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, mengedepankan prioritas, bukan kuantitas.
“Harapan kita seperti itu. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (sin/klik)
