klikkalimantan.com, MARTAPURA – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (FISIP ULM), Dr Mahyuni sebut tingkat partisipatif masyarakat terhadap pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) masih rendah, tak terkecuali di Kabupaten Banjar.
Pernyataan tersebut diungkapkan Mahyuni usai menjadi pemateri digelaran Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar terhitung dari 27 – 28 Januari 2024 di salah satu hotel yang ada di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada, Sabtu (27/1/2024).
“Tingkat partisipatif masyarakat sebenarnya dapat dilihat. Apabila di Bawaslu minim laporan tapi lebih banyak temuan, maka partisipatif masyarakat masih rendah, logikanya seperti itu. Kalau pun ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu, kebanyakannya datangnya dari lawan politiknya,” ujar Mahyuni.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2012-2017 ini juga mengakui, meski partisipatif masyarakat di tingkat laporan masih rendah. Namun, dari sisi pencegahan pelanggaran Pemilu, pemahaman masyarakat sudah meningkat.
“Contoh seperti penempatan Alat Peraga Kampanye (APK). Apabila penempatannya melanggar aturan, seperti menempatkan di Masjid, dan di lingkungan sekolah, maka masyarakat akan langsung memberikan teguran atau melarangnya. Hal ini bukti partisipatif mereka sudah muncul dari sisi pencegahan,” ucapnya.
Atas dasar tersebutlah, Mahyuni memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif Pemilu 2024 yang melibatkan beberapa stakeholder, organisasi masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan pelajar.
“Kegiatan seperti ini dapat mengubah mindset generasi melinial kita sebagai pemilih pemula. Bahkan, peserta yang hadir sangat antusias, karena mereka memiliki misi untuk menyebar luaskan informasi terkait pengawasan partisipatif, dan kita berharap mereka dapat menjadi influencer guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu yang masih marak terjadi,” harapnya.
Terlebih, tambah Mahyuni, berdasarkan pemberitaan di media-media, masyarakat kini mulai kritis, tak terkecuali di Kabupaten Banjar, meski belum signifikan.
“Seperti kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Kabupaten Banjar yang berproses di DKPP RI. Hal itukan termasuk kepedulian dan partisipasi masyarakat bersama media, sehingga teman-teman kita di KPU diuji integritasnya melalui sidang,” tuturnya.
Karena itulah, ia juga mengaku sangat salut dengan media-media yang tetap berani dan independen dalam mengolah pemberitaan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
“Saya melihat kawan-kawan media di Kabupaten Banjar sangat luar biasa dalam mengawal jalannya Pemilu. Sedikit saja ada persoalan di tahapan Pemilu langsung menjadi sorotan. Hal itu sebua warning yang diberikan masyarakat melalui media agar tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas,” pungkasnya.(zai/klik)
