klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Mewakili Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Pulhukam) RI di Ruang Rapat Fugo Hotel di Banjarmasin, Kamis (29/2).
Rakor Kemenko Pulhukam tersebut dipimpin Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi. Di dalam rakor, ia membahas tentang Penegakkan Hukum Penanganan Pidana dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Kejahatan SDA dan Lingkungan Hidup Wilayah Region Kalimantan di Provinsi Kalsel.
Selain itu, saat rakor upaya penegakan hukum serta regulasi tata kelola bidang pertambangan, upaya pencegahan dan penegakan hukum bidang SDA dan lingkungan hidup, upaya pengamanan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, upaya pencegahan dan penegakan hukum bidang SDA dan lingkungan hidup di tiga provinsi, seperti Kalsel, Kalteng, dan Kaltim dan permasalahan di daerah untuk dilakukan pembahasan pada tingkat pusat pada sektor SDA dan lingkungan hidup juga menjadi pokok pembahasan.
“Saya pikir, penegakan hukum sektor pertambangan menjadi hal penting untuk mendukung program hilirisasi yang sedang diagendakan oleh presiden. Dan pula pertambangan ilegal berpotensi besar terhadap kerugian negara, kerusakan lingkungan dan keberlanjutan proses hilirisasi tersebut,” ujar Asep Jenal Ahmadi
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira menyatakan, sebenarnya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor selama kepemimpinannya sangat konsisten dan berkomitmen terhadap lingkungan dan menolak pertambangan ilegal yang turut berdampak pada lingkungan di daerah.
“Dari awal hingga sampai saat ini, Pak Gubernur sangat memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan. Itu dibuktikan dengan program revolusi hijaunya yang terus berjalan sampai sekarang,” ungkap Fajar.
Tak hanya itu, tambah Fajar, Paman Birin, sapaan gubernur juga mengintruksikan kepada seluruh dinas-dinas terkait, terutama Dinas Kehutanan Kalsel dalam menjaga hutan dan lingkungan dengan menurunkan polisi hutan agar kegiatan pertambangan ilegal yang merusak hutan dapat tertangani dengan baik.(pr/klik)
