klikkalimantan.com, MARTAPURA – Berdasarkan data pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), angka balita berpotensi stunting di Kabupaten Banjar terus terjadi peningkatan.
Dari sebelumnya hanya sebesar 26,4 persen pada 2022, di 2023 kasus potensi stunting terjadi peningkatan sebesar 30,1 persen. Tepatnya, prevalensi stunting bertambah sebesar 3,7 persen.
Guna mengevaluasi permalasahan tersebut, terlebih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 2024 total sebesar Rp118 miliar. DPRD Kabupaten Banjar mengagendakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar pada Rabu (29/5/2024).
Meski semua instansi terkait berhadir dalam gelaran RDP gabungan dengan agenda membahas tentang penanganan stunting dan anggaran stunting 2023 – 2024. Namun, ketidak hadiran Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina membuat anggota dewan yang berhadir kecewa.
“Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hari ini berhadir, kecuali Kepala Dinkes Kabupaten Banjar. Karena itu kita tunggu Kepala Dinkes untuk berhadir. Kalau perlu sampai subuh,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, H Gusti Abdurrahman (Antung Aman).
Menanggapi perihal tersebut, Sekretaris Dinkes Kabupaten Banjar, Gusti M Kholdani mengungkapkan, Kepala Dinkes Kabupaten Banjar memang mengetahui terkait agenda RDP gabungan di DPRD.
“Kepada Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina tidak bisa berhadir karena mendapatkan penugasan dari Bupati untuk menghadiri rapat kerja kesehatan di Kota Banjarmasin. Karena itu saya bersama bidang terkait yang mewakili,” jelasnya.
Karena berdasarkan RDP gabungan harus menghadirkan Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, lanjut Kholdani, pihaknya sudah menghubungi Kepala Dinkes untuk berhadir dalam gelaran RDP gabungan tersebut.
“Kepala Dinkes Kabupaten Banjar bersedia berhadir. Namun, beliau meminta waktu, dan insya Allah segera meluncur ke DPRD Kabupaten Banjar untuk mengikuti gelaran rapat,” ungkap Kholdani yang memastikan siap menyajikan data yang dipinta anggota dewan.(zai/klik)
