klikkalimantan.com, JAKARTA-Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis, (11/7/2024).
Rakernas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Tim Kebijakan Satu Peta. Di acara itu, hadir Menlu, Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Sedangkan Paman Birin, sapaan H Sahbirin Noor, hadir di dalam Rakernas OMP Summit 2024 itu sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemprov Kalsel terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat ini,” ujar Paman Birin.
Kebijakan Satu Peta adalah dukungan dalam perbaikan kualitas rencana tata ruang yang mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, dan mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia. Untuk pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan 24 kementerian/Lembaga, 34 provinsi, dan mencakup 158 peta tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) perencanaan ruang, status, potensi, perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangkaian kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional dan diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, yakni KPK, perusahaan, NGO hingga akademisi.
“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” terang Moegiarso.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.
“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan ketiga adalah keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024 ini,” ujar Airlangga.
Kebijakan Satu Peta ini, lanjut Airlangga, merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.(pr/klik)
