Ombudsman Kalsel: PTAM Intan Banjar Masuk Daftar Teratas Paling Dikeluhkan Masyarakat

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Hadi Rahman, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel

klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pelayanan publik sejumlah instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, masuk dalam daftar teratas dikeluhkan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. Top list pengaduan masyarakat, begitu Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman menyebutnya.

Disebutkan Hadi Rahman saat menemui Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dalam agenda kunjungan kerja, Selasa (27/8/2024), pelayanan pada PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar (Perseroda) berada di urutan teratas instansi pemerintah di Kabupaten Banjar paling dikeluhkan masyarakat. Ini terkait distribusi air bersih kepada pelanggan.

Selain pelayanan distribusi air bersih pada perusahaan plat merah milik pemerintah daerah, kata Hadi Rahman, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) juga masuk top list pengaduan masyarakat. Pelayanan ini menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Ombudsman Kalsel menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang tidak maksimalnya pelayanan air bersih di PTAM Intan Banjar, pelayanan adminduk yang terkesan tidak sampai ke pelosok desa, serta bidang Infrastruktur terkait penerangan jalan yang kurang maksimal,” kata Hadi.

Terkait berbagai keluhan itu, Ombudsman Kalsel, kata Hadi lebih lanjut, memberikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian masalah tersebut. Diantaranya agar Pemkab Banjar membentuk desa percontohan anti maladministrasi. Ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan publik dan terpantau berkala oleh pemerintah daerah.

Disambangi jajaran Ombudsman Perwakilan Kalsel, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyambut baik dan mengapresiasi terhadap laporan yang disampaikan. Ia berharap SKPD yang membawahi pelayanan publik agar menindaklanjuti segala aduan dari masyarakat dan diupayakan harus ada perbaikan.

“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang kuat dan saling mendukung dengan lembaga pengawas sesuai prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas harus menjadi fokus bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Saidi Mansyur. (to/klik)

BACA JUGA :
Bendahara Bawaslu Akan Dipecat dari ASN, Jika Terbukti Terlibat Kasus Dugaan Korupsi NPHD
Scroll to Top