klikkalimantan.com, MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengadakan Forum Group Discussion (FGD), Rabu (24/7/2024). FGD digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2025.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pengambangan Manusia, Fara Hayani saat membuka FGD mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menyusun strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, kolaborasi antara berbagai pihak dalam menyusun rencana aksi yang komprehensif dan tepat sasaran penting dilakukan. Karena penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari semua sektor.
“Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisinan Kabupaten Banjar, merupakan salah satu cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan,” kata Fara.
Dipaparakan dia, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar selama 7 tahun terakhir, 2016-2023 menunjukkan tren menurun. Meskipun pada 2019 sempat terjadi kenaikan 0,02 poin dari tahun sebelumnya. Namun pada 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55 persen.
Lebih lanjut dipaparkan, penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut pada 2023 mengalami penurunan menjadi 2,44 persen. Di angka ini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar menjadi yang terendah se-Kalimantan Selatan.
Ada tiga stategi diterapkan untuk trus mereduksi angka penduduk miskin. Yakni strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
“Pemerintah daerah terus bekerja keras menghapuskan kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta melibatkan peran lembaga non pemerintah, civitas akademika, dan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan” kata Fara. (to/klik)
