klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum lama tadi, DPRD Kota Banjarmasin melalui Badan Anggaran (Banggar) mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025, Selasa (8/10/2024).
Dalam nota keuangan RAPBD Tahun 2025 yang disampaikan Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina pada Sidang Paripurna Tingkat I, 14 September lalu, APBD di tahun 2025 sebesar Rp2 triliun, ditambah dana pusat serta bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi (Pengprov), maka keseluruhan proyeksi APBD 2025 mencapai Rp2.7 triliun lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, usai mengikuti rapat anggaran di gedung Dewan menyebutkan, total rencana proyeksi anggaran di tahun 2025 mencapai Rp2.3 trilun.
Jika melihat jumlah itu, menurut Edi Wibowo, turun dari APBD tahun 2024 yang mencapai Rp2.6 triliun. Meski demikian, tidak berpengaruh signifikan, sebab penurun ini berdasarkan usulan rancangan KUA PPAS, kemudian hasil keputusan APBN terkait dana transfer pusat.
“Secara kasat mata memang terjadi penurunan sekitar Rp300 miliar. Dari sebelumnya Rp2.6 ke Rp2.3 triliun. Ini masih bisa naik,” ucap Edi Wibowo.
Edi juga menyebutkan, APBD Kota Banjarmasin selama ini masih bergantung terhadap bantuan atau transfer pusat. Disebutkan, 75% APBD Kota merupakan transfer pusat. Dengan adanya penurunan jumlah transfer tersebut, membuat APBD 2025 juga ikut menurun.
Lantas apa penyebabnya? Edi mengatakan, program makan gratis pemerintah pusat turut mempengaruhi transfer pusat ke daerah. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan, dari Rp21 miliar menjadi Rp8 miliar.
“Ada juga DAK Fisik beberapa SKPD yang dihilangkan oleh pusat. Yang paling berpengaruh program makan siang, yang menyebabkan transfer pusat ke semua daerah di Indonesia berkurang,” jelas Edi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rivkal Favruri menyebutkan, rapat perdana Banggar ini hanya penyampaian tahap awal dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Kedepannya, Banggar akan melakukan pembahasan bersama SKPD.
“Hari ini hanya tahap awal expose APBD 2025 oleh TAPD,” ucap Rivkal.
Adanya penurunan APBD 2025, Rivkal menyebut, proyeksi masih memungkinkan untuk naik. Pihaknya juga harus mencermati proyeksi di tahun sebelumnya.
“Kita lihat tren pertahunnya seperti apa. Jika memungkinkan proyeksi Rp2.3 triliun itu masih bisa dinaikkan,” katanya, seraya berharap seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digali dengan maksimal. (sin/klik)
