klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bersama legislatif saat ini tengah getol-getolnya melakukan pembahasan terkait rencana revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2021-2041, dan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Revisi tersebut dilakukan eksekutif bersama DPRD Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti adanya perubahan aturan diatasnya, seperti telah ditetapkannya Perda RTRW Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) pada 2023, adanya program baru dari pemerintah pusat, yakni program pembangunan 3 Juta rumah dan swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto, serta permasalahan tumpang tindih pola tata ruang.
Seperti program swasembada pangan misalnya. Mendukung program tersebut tentunya Pemkab Banjar wajib menyiapkan kurang lebih sekitar 28.000 hektare lahan pertanian melalui program Cetak Sawah Baru (CSR). Dilain sisi, lahan pertanian di Kabupaten Banjar terus terjadi penyusutan akibat alih fungsi lahan saban tahunnya hingga Perda RTRW 2021-2041 hanya mencatat seluas 42.006.06 hektare lebih lahan tanaman pangan di Kabupaten Banjar.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita melalui Muhammad Ade Rozali selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) membenarkan bahwa untuk data luasan lahan pertanian di Kabupaten Banjar sesuai dengan Perda RTRW seluas 42.006.06 hektare.
“Sedangkan untuk Luas Lahan Baku Sawah (LBS) 2024 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 51.328,16 hektare. Tapi untuk data luasan lahan pertanian pada 2024 apakah telah terjadi penyusutan kembali, saat ini masih belum ter-backup,” ujarnya pada Senin (13/1/2025).
Kendati demikian, Ade Rozali memastikan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar akan terus berupaya memaksimalkan program Cetak Sawah Baru (CSR) guna mendukung program swasembada pangan dari pemerintah pusat.
“Untuk ekspansi lahan tidur melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) update datanya masih belum saya dapatkan, karena saya baru duduk dibidang ini. Tapi untuk program cetak sawah saat ini datanya masih dilakukan verifikasi, kemarin baru 7.000 hektare, dan data ini akan update terus,” katanya.
Meski program cetak sawah terus digalakkan, papar Ade Rozali. Namun, berdasarkan hasil survei di lokasi dan informasi dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak semua lahan yang terdata dikatakan layak dikarenakan beberapa faktor.
“Diantaranya jadi kawasan permukiman, terkait masalah kepemilikan lahan, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data yang diperoleh klikkalimantan.com pada 3 Maret 2021 di Dinas Pertanian. Peristiwa penyusutan lahan pertanian, baik lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak, dengan total seluas 60.862.0 pada 2019, memasuki tahun 2020 kembali terjadi penyusutan. Sehingga tercatat hanya seluas 55.979.0 hektare.
Tak terkecuali untuk kondisi lahan pertanian bukan sawah yang pada 2019 lalu tercatat seluas 320.325 hektare, menyusut menjadi 319.766 hektare di 2020 lalu. Padahal pada rentang satu tahun itu telah dilakukan ekspansi lahan tidur, melalui Program Serasi.(zai/klik)