klikkalimantan.com, MARTAPURA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) usulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memberikan perhatian serius terhadap kesenian dan kebudayaan Banjar dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026.
Perihal tersebut disampaikan Ketua KNPI Kabupaten Banjar Rahmat Saleh saat menghadiri forum konsultasi publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar di lantai II Aula Barakat Sekretariat Daerah (Setda) pada Rabu (15/1/2025).
“Karena terkait kesenian dan kebudayaan kita masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Karena itu, Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini berharap, kedepannya Dewan Kesenian dapat berkolaborasi dengan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), salah satunya seperti melibatkan kesenian Banjar dalam mengisi kegiatan seremonial baik dilingkungan Pemkab Banjar, hingga ke tingkat provinsi.
“Saat menyambut tamu baik dari kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian kita bisa menampilkan berbagai kesenian Banjar sebagai salah satu upaya melestarikan kesenian dan kebudayaan Banjar, salah satunya seperti tarian Dadap Rahayu, dan kearifan lokal kita,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar ini juga berharap agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, dan teras gedung Dekranasda dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi dan meningkatkan daya tarik kesenian dan kearifan lokal Kabupaten Banjar.
“Dengan menampilkan berbagai kesenian Banjar, seperti musik painting, balamut, japin, puisi rakyat Banjar yang disampaikan secara interaktif dan humor tentunya akan menambah daya tarik dan daya jual pelaku UMKM kita, banyak kesenian yang bisa kita tampilkan jika kabupaten memberikan panggung kepada para seniman, minimal satu Minggu satu atau dua kali tampil,” harapnya.
Jika Pemkab Banjar tidak memberikan perhatian serius, Rahmat Saleh khawatir para seniman di Kabupaten Banjar akan ditarik kabupaten/kota lain yang notabene berdomisili di Kabupaten Banjar.
“Yang kedua, kita berharap agar Pemkab Banjar membuat planning untuk memanfaatkan kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) yang sudah habis masa kontraknya terhitung Desember 2024 dapat dijadikan hotel berbasis syariah yang dikelilingi pasar-pasar modern yang berbasis syariah. Terlebih saban tahunnya kita selalu menyambut tamu dari berbagai penjuru saat pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul,” ucapnya.
Tak hanya itu, KNPI Kabupaten Banjar juga mengusulkan agar nantinya Pemkab Banjar dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) melalui dana desa untuk membangun Madrasah Diniyah disetiap desa dan kecamatan untuk penguatan intelektual keagamaan sekaligus melestarikan budaya religius di Kabupaten Banjar.
“Khususnya, gaji para dewan guru madrasah diniyah dan pondok-pondok pesantren yang masih jauh dari kata cukup juga harus diperhatikan,” tutupnya.(zai/klik)
