klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Dialog Membangun Komitmen Bersama Menuju Kalsel Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS) Tahun 2024 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (22/10/2024).
Dialog ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, Pokja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), SINERGI, dan BerAKHLAK ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten kota di Kalsel untuk stop buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).
Namun, sebelum dialog dimulai terlebih dahulu acara diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama Provinsi Kalsel Menuju Lima Pilar STBM Tahun 2030, yang dilakukan Walikota Banjarbaru, Nurliani, Pj Bupati Tapin Muhammad Syaifudin, dan Pj Bupati Tabalong, Hamidan Munawarah.
Kemudian, penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Kalsel menuju SBS Tahun 2024 oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Pj Bupati Banjar, Akhmad Fydayeen, Pj Barito Kuala, Dinansyah, Pj Bupati HSS, Endri, Pj HST, Faried Fachmansyah, HSU, Zakly Asswan, Pj Balangan, Taufik Hidayat, Pj Tala, Syamsir Rahman, Bupati Tanbu, Zairullah Azhar, dan Bupati Kotabaru, Sayed Jafar Alidrus.
Untuk dialog sendiri dipandu oleh Direktur Speak Indonesia, Wiwit Haris Mandari. Pada sesi pertama dialog menghadirkan 10 narasumber yang terdiri dari walikota, bupati, sekretaris daerah, dan asisten dari kabupaten kota se-Kalsel.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah menyampaikan terimakasihnya atas dukungan pemerintah pusat di dalam upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui berbagai programnya, terutama SBS yang masih menjadi tantangan di Kalsel ini.
Penyediaan sanitasi yang layak, kata Husnul, merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan menyediakan akses yang memadai terhadap fasilitas sanitasi, tak hanya dapat mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Masalah sanitasi, menurut Husnur, terutama kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak melalui berbagai program.
“Pemerintah menargetkan 100 persen akses air minum yang layak, 90 persen akses sanitasi layak, dan eliminasi total praktik BABS dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah penyakit berbasis air, dan mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan akses air bersih dan sanitasi bagi semua,” kata Husnul.
Sedangkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, tambah Husnul, adalah kunci utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terlebih lagi bagi perempuan dan anak. Sebaliknya, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang baik seringkali menjadi penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan balita.
“Penggunaan air dan fasilitas sanitasi yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi, seperti diare, disentri, kolera, hepatitis, dan penyakit kulit. Penyakit infeksi itu dapat terjadi berulang kali bila sumber penyakitnya tak segera diatasi,” tutur Husnul.
Kondisi ini, lanjut Husnul, dapat menyebabkan gangguan gizi kronis pada bayi dan balita, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bila kekurangan gizi kronis terjadi pada ibu hamil, maka risiko terjadinya stunting pada bayi pun semakin tinggi.
“Pentingnya pelaksanaan sanitasi
total berbasis masyarakat (STBM) sebagai layanan intervensi sensitif, makanya pemerintah mendorong pelaksanaan STBM secara masif, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk mempercepat penurunan stunting dan mencapai target 90 persen desa dan kelurahan bebas buang air sembarang pada 2024 di Kalsel,” harap Husnul.
Namun, ucap Husnul, meski pemerintah telah melaksanakan STBM dan menjalankan program penyediaan akses sanitasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan RPJMD 2019-2024, tetapi data terbaru menunjukkan bahwa masih ada 688 desa dan kelurahan yang belum berhasil stop buang air besar sembarangan, sehingga capaian keseluruhan baru mencapai 65,74 persen.
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf menerangkan, kehadirannya di Kalsel untuk mewujudkan komitmen para kepala daerah di 10 kabupaten kota yang belum ODR.
“Sesuai RPJMN Tahun 2024, harusnya rakyat Indonesia nol persen ODF,” kata Anas.
Sementara, Plh Kadis Kesehatan Kalsel, Nurul Adhani mengakui bahwa memang masih banyaknya daerah yang belum bisa memenuhi target itu, terutama terkait aspek prilaku masyarakat. Makanya, butuh waktu, tak bisa hanya dalam satu tahun, tapi paling tidak ada komitmen terlebih dahulu dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya.(pr/klik)
