klikkalimantan.com – Menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeitbang) Kabupaten Banjar, Galuh Tantri Narindra terbilang visioner. Tantri bahkan mengaku bisa dan akan membuat parameter indeks pendidikan sendiri untuk mendongkrak peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar yang tertahan di peringkat 10 beberapa tahun ini.

Diberitakan klikkalimantan.com pada 25 Februari 2020, Tantri menyebutkan, parameter yang dibuat pemerintah pusat untuk mengeneralisasi seluruh daerah di Indonesia agar seluruhnya bersekolah di pendidikan formal. Padahal mestinya, kearifan lokal dapat diperhitungkan sebagai parameter indeks pendidikan.

Meski mampu menyusun parameter sendiri, namun upaya tersebut tetap akan sia-sia. Karena Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tetap akan menolaknya.

Fajar Jati Putra, Kepala Seksi (Kasi) Statistik dan Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar mengatakan, parameter yang dibikin sendiri oleh pemerintah daerah akan sulit dibandingkan karena parameter yang dibuat berdiri sendiri

“Kalaupun ada permintaan dari pemerintah daerah, dengan sangat berat hati kami tidak dapat menerimanya,” kata Fajar ditemui kikkalimantan.com belum lama tadi.

Benturan masalah akan terjadi saat pengukuran IPM dilakukan menggunakan parameter hasil bikinan sendiri. Semisal, dengan parameter sendiri Kabupaten Banjar dapat naik peringkat tiga, kabupaten/kota yang di peringkat empat bisa saja protes.

“Bisa saja yang di peringkat empat protes karena jika pendidikan non formal dimasukkan dia yang peringkat tiga,” kata Faisal. (to/klik)