klikkalimantan.com, MARTAPURA – Terpaut lima tahun dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang Agustus 2025 ini dirayakan ke-80, Kabupaten Banjar berusia 75 tahun. Serangkaian kegiatan telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar untuk memeriahkannya. Sebuah panggung megah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Ratu Zalecha telah didirikan. Ini akan menjadi pusat dilaksanakannya sejumlah agenda perayaan.
Namun, di balik kemeriahan perayaan kemerdekaan dan hari jadi kabupaten yang saat ini dipimpin H Saidi Mansyur – Said Idrus Al Habsyi sebagai bupati dan wakil bupati, sejumlah persoalan besar masih dihadapi. Bidang pendidikan misalnya. Berdasarkan data pada laman Satu Data Kabupaten Banjar di https://satudata.banjarkab.go.id, jumlah anak putus sekolah terus bertambah.
Pada 2025 ini, tercatat ada 37 siswa Sekolah Dasar (SD) yang tak dapat menuntaskan belajarnya. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Pengaron, sebanyak 9 anak. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah anak putus sekolah sebanyak 28 anak. Jumlah ini bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yakni 8 anak pada 2024, 20 anak pada 2023, dan 11 di tahun 2022.
Mirisnya, jumlah itu hanya bagian kecil dari total keseluruhan anak tidak sekolah (ATS) di ‘Bumi Serambi Mekkah’. Karena menurut Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Tisnohadi Harimurti, berdasarkan data diterima dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, ada sebanyak 12.762 anak tidak sekolah per Mei 2025.
“Termasuk dalam daftar anak tidak sekolah dengan alasan putus sekolah. Ada juga yang tidak sekolah karena faktor ekonomi, sekolah tapi di lembaga pendidikan non formal yang tidak melaksanakan pendidikan kesetaraan, di pondok pesantren misalnya. Tapi alasan terbanyak karena harus bekerja. Dan jumlah anak tidak sekolah itu, memang yang terbanyak di Kalimantan Selatan,” kata Tisnohadi ditemui, Selasa (12/8/2025).
Verifikasi seusai nama dan alamat lantas dilakukan. Ini, menurut Tisno sebagai tindak lanjut memastikan jumlah tersebut benar adanya dan untuk mengetahui latar belakangnya anak tidak sekolah. Hasilnya, akan menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan selanjutnya. Termasuk ‘membujuk’ agar anak kembali mau bersekolah.
Diakuinya, verifikasi ribuan anak tak mudah dilakukan meski telah tersebut nama dan alamat. Karena itu, pihaknya dibantu aparat kepolisian dari Polres Banjar di tiap kecamatan. “Yang ada dalam data nama anak, cukup sulit menemukannya. Terkadang warga hanya tahu nama orang tuanya. Itu salah satu kendala yang dihadapi saat verifikasi. Namun alhamdulillah, kami dibantu pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas di tiap kecamatan,” kata Tisnohadi.
Dari verifikasi yang dilakukan, kata Tisnohadi, terjadi penurunan cukup signifikan. Dari 12.762 Mei 2025, menjadi 10.833 pada Juni, dan 7.534 per tanggal 12 Agustus 2025. “Saat verifikasi, banyak juga anak yang ternyata sekolah di daerah lain,” imbuhnya.
Tentang belasan ribu data ATS dari Pusdatin Kemendikdas, Tisno mengatakan didapat dari dari data anak usia sekolah yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dan data ATS tersebut di luar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Disdik Kabupaten Banjar.
“Yang memiliki kewenangan atas data di Disdukcapil, pemerintah pusat. Kami, hanya data yang adm dapodik,” kata Tisno sembari menyebut pihaknya telah memiliki program ‘Tuntas Banjar’ sebagai terobosan mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
Tinggi jumlah anak tidak sekolah ini menjadi indikator penting Pemkab Banjar di bawah kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur, pengusung visi Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Maju Mandiri Agamis (Manis). Karena akan tidak mungkin kemajuan dan kemandirian jika taraf pendidikan masyarakatnya rendah. Terlebih lagi tidak sekolah. (to/klik)
