klikkalimantan.com, MARTAPURA – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar via konferensi video, Rabu (8/7/2020) beragenda tanggapan Bupati Banjar atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019.
Tujuh fraksi meyampaikan pandangan umun yang secara umum menyetujui raperda. Namun dengan catatan. Fraksi Gerindra misalnya menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyumbang PAD juga dinilai perlu ditingkatkan.
Tentang hal itu, Bupati Banjar H Khalilurrahman menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan. Terbukti persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih rendah dari provinsi dan nasional.
Meski lebih rendah dibanding persentase kemiskinan provinsi dan nasional, namun menurut bupati upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari covid-19 yang terjadi di daerah.
“Usaha pemerintah daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan,” ungkap bupati.
Bupati Banjar juga mengungkapkan, pemerintah Dmdaerah berupaya meningkaykan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pemerintah daerah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata H Khalilurrahman.
