Klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin bersama Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin menandatangani nota kesepakatan bersama dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.
Penandatanganan yang dirangkai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, di Aula Griya Pasadena, Balaikota Banjarmasin itu, disaksikan Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Wakil Walikota H Hermansyah, Ketua Koalisi Kependudukan sekaligus Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah, serta kepala Kemenag Banjarmasin H Muhammad Rofi’i, Rabu (19/08).
Dalam kegiatan bertema Pengendalian Kependudukan Melalui Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan untuk Mewujudkan Banjarmasin Baiman itu, Ibnu Sina mengatakan, salah satu kunci berhasilnya pembangunan saat ini adalah pembangunan berwawasan kependudukan.
“Pembangunan berwawasan kependudukan itu adalah kunci keberhasilan pembangunan kita hari ini, baik dari aspek objek pembangunannya ataupun juga dari aspek sumber daya manusianya,” katanya.
Ibnu berharap, penyuluh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dapat bergandeng tangan dan harus bekerjasama untuk saling membantu demi terwujudnya masyarakat yang madani.
“Saya berharap, bapak-bapak dan ibu-ibu semua terutama juga para penyuluh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berikan optimisme kepada masyarakat kita, bantu mereka untuk kemudian sama-sama meraih keberhasilan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah mengatakan, dalam suasana pandemi Covid-19 seperti sekarang, peta demografi seperti angka pengangguran, kemiskinan dan seluruh indikator mikro ekonomi pasti berubah akibat dari dampak Covid-19.
Maka dari itu, lanjutnya, kurang lebih Rp170 miliyar APBD direalokasi atau direfocusing untuk penanganan Covid-19 pada aspek kesehatan, aspek social, dan aspek ekonomi. Sebab, akibat pandemi semua terjadi memunduran.
“Mau tidak mau seluruh SKPD harus rela, karena kondisinya tanggap darurat, berapa buah jembatan yang harus kita tunda, berapa banyak program kegiatan yang harus kita pangkas untuk mengantisipasi 3 dampak. Yakni dampak kesehatan, dampak social, dan dampak ekonomi, dan ini semua objeknya adalah penduduk,” terangnya.(sin/prokom/klik)
