Masih Kekurangan GPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

KLIKKALIMANTAN,BANJARBARU – Sejumlah sekolah penyelenggara inklusi di Kota Banjarbaru, kekurangan guru pembimbing khusus untuk mendampingi para siswa yang berkebutuhan khusus. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Banjarbaru melalui dinas terkait.

Salahsatunya adalah di SMPN 5 Banjarbaru, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belajar di sekolah tersebut tak diimbangi dengan ketersediaan guru pembimbing khusus atau GPK.

“Disekolah kami  ada 10 siswa berkebutuhan khusus, sementara pendampingnya hanya dua. Idealnya, dua siswa didampingi satu guru,” ujar Kepala SMPN 5 Banjarbaru Undi Sukarya.

Lanjutnya, kurangnya GPK membuat pihaknya bekerja maksimal mendampingi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian serius dibandingkan dengan pelajar lainnya. “Pelajaran yang diberikan juga kurang maksimal, jika pendampingnya kurang,” ungkapnya.

Selain itu, Undi juga mengungkapkan, kekurangan GPK dialami sebagian besar sekolah penyelenggara inklusi. “Di Banjarbaru sudah ada sembilan SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Disdik Banjarbaru, Kusnadi membenarkan jika sejumlah satuan pendidikan penyelenggara inklusi di Banjarbaru kekurangan guru pendamping khusus. “Jumlah anak berkebutuhan khusus cukup banyak, namun belum diimbangi dengan ketersediaan GPK,” ujarnya.

Dia menyampaikan, untuk menambah ketersediaan GPK di sekolah-sekolah. Tahun ini, Dinas Pendidikan Banjarbaru akan melaksanakan perekrutan. “ABK merupakan anak yang istimewa dan perlu pendampingan dan bimbingan oleh GPK yang memiliki kompetensi yang mumpuni,” katanya.

Sebelum melakukan perekrutan, pihaknya kini sedang mendata berapa GPK yang diperlukan setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. “Saat ini masih dihitung secara cermat. Jadi, kami belum bisa memastikan berapa GPK yang kita butuhkan,” pungkas Kusnadi. (rul)

BACA JUGA :
Empat Raperda Diusulkan, Fasilitasi Pesantren Usul Inisiatif Dewan