klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pernyataan keras Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi, yang tidak akan menandatangi berkas persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar 2021, apabila eksekutif tidak memperhatikan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar), ternyata tidak terbukti.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, M Rofiqi ngotot menolak isi RAPBD 2021 yang dinilainya kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Alasannya, peruntukkan anggaran lebih kepada belanja tidak langsung. Pada Rapat Paripurna 25 November 2020 lalu, Rofiqi bersama fraksinya (Fraksi Gerinda) bahkan menyatakan tidak akan hadir pada rapat selanjutnya.
Faktanya, hari ini (Senin 30 November 2020), Fraksi Gerindra hadir, dan bersama sejumlah fraksi lainnya justru menyetujui serta menandatangi RAPBD Kabupaten Banjar 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda bahasan Pendapat Akhir Fraksi, dan Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD 2021.
Tak ingin aksi penolakannya terlihat hanya sebagai sensasi, Rofiqi yang kala itu walk out saat penandatangan berkas persetujuan RAPBD 2021 dilakukan, hari ini berdalih bahwa dirinya secara pribadi menolak keras putusan tersebut.
“Tadi kan sudah didengar, bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai catatan. Karena semua fraksi menerima, mau tidak mau kita harus mengiyakan, ditambah hari ini kan batasan terakhir. Nanti saya juga akan tandatangani,” ujarnya kepada sejumlah awak media.
Rofiqi memastikan, jika RAPBD 2021 tetap tidak disetujui, maka dirinya siap selama 6 bulan puasa (tak bergaji). Namun, karena sejumlah rekomendasi Banggar telah diakomodir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar akhir pekan tadi, seperti melakukan rasionalisasi belanja tidak penting, perjalanan dinas, sehingga anggaran untuk belanja modal pembangunan (langsung) bisa lebih besar, maka semua fraksi pun menyetujuinya.
“Memang untuk belanja langsung masih belum mencapai 40 persen. Tapi setidaknya rekomendasi kita sudah didengarkan dan diakomodir, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) dewan,” ucapnya.
Rofiqi menambahkan, pihaknya juga telah meminta kepada eksekutif untuk anggaran yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, survei, dan lain sebagainya di tahun ini dilakukan pengurangan, seperti instruksi Presiden RI Joko Widodo yang lebih memfokuskan APBD untuk membangun sektor ekonomi.
“Jadi, buat saya psikologi masyarakat itu harus dijaga. Artinya, kalau masyarakat meminta, ya kita berikan. Karena tugas Pemerintah Daerah (Pemda) itu harus menjamin 3 layanan untuk masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau 3 hal ini saja diabaikan, bagaimana dengan hal yang lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Banjar H Khalilurrahman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman mengikuti kegiatan Rapat Paripurna dewan tersebut secara virtual.
Usai rapat tersebut, Bupati H Khalilurrahman mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Banjar terhadap APBD 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja daerah tahun 2021 ini.
“Atas nama Pemda kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Banjar atas dukungan dan apresiasi terhadap Raperda ini, sehingga dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan pada waktunya,” tutur Bupati Banjar yang masyhur dengan sebutan Guru Khalil ini.
Setelah RAPBD 2021 mendapat kesepakatan Banggar dan TAPD Kabupaten Banjar pada 28 November 2020 kemarin, Pendapatan daerah pun ditarget sebesar Rp1.465.198.399.000 dan belanja Rp1.668.927.810.000, atau defisit Rp203.792.000.000.(Zai/klik)
