KLIKKALIMANTAN.COM – Kurang dari satu bulan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, yang salah satunya memilih anggota DPRD Kabupaten Banjar pada 17 April mendatang, bermunculan spanduk bertuliskan #2019GantiAnggotaDPRDKab.BanjarDengan CalegBersih.
Tertulis juga pada spaduk, yang pada Selasa (18/3/2019) terpantau terpampang di sejumlah tempat di Kecamatan Martapura ini, ‘Stop Politik Uang Koruptor Jadi Juara dengan Modus; bagi-bagi sembako/kerudung/sarung/baju, serangan fajar, mahar ke tokoh masyarakat/adat, bagi-bagi bantuan ke lembaga pendidikan dan keagamaan’. kendati tak lama kemudian, spanduk dikabarkan langsung dilepas petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
#2019GantiAnggotaDPRDKab.BanjarDenganCaleg Bersih, sontak ramai jadi bahan perbincangan. Tak terkecuali di kalangan politisi calon anggota dewan dan anggota yang bertarung memperebutkan 45 kursi parlemen di Kabupaten Banjar. di jejaring sosial, bahkan lebih masif beredar stiker serupa.
Menurut Safariansyah, #2019GantiAnggota DPRDKab.Banjar wajar muncul sebagai sebuah gerakkan yang memang sudah sepatutnya didengungkan. Bukan tanpa alasan. Menurut politisi Partai Garuda ini tak sedikit, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Banjar duduk sebagai wakil rakyat berkali-kali periode.
“Bahkan ada yang sudah tiga sampai empat kali menjadi anggota dewan. Tapi tak semuanya dapat benar-benar menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” kata Safarianyah yang mengaku mendukung muculnya gerakan #2019GantiAnggotaDPRDKab.Banjar.
Menurutnya pula, rekam jejak dan kinerja anggota DPRD Kabupaten Banjar saat ini tak semestinya dirapor baik masyarakat. Hak angket misalnya, yang semula menggebu dibentuk untuk membongkar dugaan praktik curang mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, berujung ‘damai’.
Tak pudar dari ingatan publik ketika anggota panitia khusus (pansus) yang semula terbentuk berjumlah 10 orang, terus bekurang hingga akhirnya tersinya hanya 2 orang saja dari dua fraksi; Fraksi Demokrat dan Fraksi Nasdem. Sisanya, kabur karena tak berani menentang instruksi pimpinan di internal partai.
“Padahal mereka mewakili rakyat, bukan hanya mewakili kelompok atau partai. Mestinya tidak perlu takut jika memang itu untuk kebenaran dan kepentingan rakyat. Itu pertanda mayoritas anggota dewan yang ada saat ini lebih megutamakan kepentingan pribadi dan partai ketimbang aspirasi masyarakat,” kata Safar yang menyebutnya jauh hari sudah pernah mendengungkan #2019GantiAnggotaDPRD beriringan dengan ramai pemberitaan #2019GantiPresiden.
Belum lagi kasus dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang terkuak dari praktik perjokian saat kunker ke Surabaya, Jawa Timur. Meski pengusutan kasusnya tak kunjung rampung di Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga kini, namun menurut Safar itu catatan buruk kinerja anggota dewan yang ada saat ini.
“Melihat itu semua, wajar jika kemudian muncul keinginan sebagian masyarakat melalui gerakan #2019GantiAnggotaDPRDkab.Banjar,” kata Safar.
Asumsi serupa terlontar dari Saidan Fahmi, politisi Partai Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Ia menilai, kemunculan spanduk #2019GantiAnggota DPRD Kab.Banjar intrik politik jelang pileg.
Menurut Saidan, dalam perspektif lokal justru bagus sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa memilih wakilnya di parlemen harus betul-betul selektif, lebih-lebih saat ini pemberitaan terkait pileh seolah kalah dengan pilpres.
Kemunculannya pula, kata Saidan, sekaligus memberikan pembiasaan kepada masyarakat untuk dapat menyaring berbagai informasi yang diterima sebagai input dan referensi ketika nanti dihadapkan pada pilihan saat proses pencoblosan.
“Masyarakat pemilih punya pandangan sendiri secara otonom soal siapa yang mereka pilih berdasarkan kehendak politik indivisual masing-masing. Masyarakat juga paham bahwa menjelang pemilu berbagai intrik, kampanye hitam, dan lain sebagainya sering menghiasai dinamika politik,” kata Saidan yang mengaku tak terlalu mempersoalkan pemasangan spanduk dan beredarnya stiker #2019GantiAnggotaDPRD. (to/klik)
