klikkalimantan.com, BANJARBARU-Usai memimpin apel pagi, Plh Sekda Kalsel, HM Syarifuddin memimpin rapat koordinasi (Rakor) di lingkungan Pemprov Kalsel, yang digelar di ruang rapat Aberani Sulaiman Lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu (22/01/25).
Saat Rakor, sejumlah isu strategis menjadi agenda utama pembahasan, di antaranya adalah pelaksanaan pelantikan gubernur terpilih, penataan tenaga non-ASN, dan penanganan banjir yang tengah terjadi di wilayah Kalsel.
“Penataan tenaga non-ASN harus dilakukan dengan cermat karena menyangkut nasib ribuan tenaga kontrak yang tersebar di setiap SKPD Pemprov Kalsel,” tegas Syarifuddin.
Arahan ini, kata Syarifuddin, merupakan instruksi langsung dari Gubernur Kalsel, H Muhidin, yang memberikan perhatian serius terhadap tenaga non-ASN tersebut. Dia bahkan hendak menaikkan gaji tenaga kontrak dari sebelumnya Rp2,6 Juta menjadi Rp3,1 Juta sebulan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.
Selain soal tenaga non-ASN, tambah Syarifuddin, masalah lainnya yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalsel yang menjadi perhatian penting juga dalam Rakor ini. Pemprov Kalsel, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota, terus berupaya memaksimalkan langkah penanganan dampak banjir.
“Kami juga mendorong setiap daerah untuk memberikan bantuan optimal kepada masyarakat terdampak. Baik itu berupa kebutuhan pokok seperti beras maupun layanan kesehatan, tetapi semuanya harus terkoordinasi dengan baik,” tutur Syarifuddin.
Di dalam Rakor tersebut, Syarifuddin juga memastikan bahwa pelantikan Gubernur Kalsel terpilih dalam Pilkada, H Muhidin- H Hasnuryadi Sulaiman akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni pada 7 Februari 2025.(pr/klik)
