klikkalimantan.com, MARTAPURA – Evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana banjir yang mendera 132 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. DPRD Kabupaten Banjar gelar rapat penanganan bencana banjir dengan eksekutif pada Senin (3/2/2025).
Gelaran rapat penangan bencana banjir yang mendera 12 kecamatan dengan total 27.522 unit rumah yang dihuni sebanyak 31.755 Kepala Keluarga (KK), dan 88.778 jiwa yang terdampak tersebut juga mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
Usai memimpin gelaran rapat bersama eksekutif didampingi H Akhmad Rizanie Anshari selaku Wakil Ketua II DPRD. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora memastikan gelaran rapat koordinasi tersebut memang sudah dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama unsur pimpinan, baik komisi dan fraksi-fraksi di DPRD karena bersifat urgent.
“Karena kita tahu dan melihat, hingga saat saat ini kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui BPBD dan Dinsos masih belum terlihat. Seperti kegiatan dapur umum untuk masyarakat terdampak banjir, dapur umum yang ada di pondopo (Mahligai Sultan Adam Martapura) itukan yang dibangun H Mansyur, bukan dari pemerintah,” ujarnya.
Atas dasar tersebutlah, terlebih upaya penanganan banjir sudah banyak menuai keluhan masyarakat, DPRD perlu melaksanakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi saban tahunnya di Kabupaten Banjar.
“Langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah, penanganan bencana khususnya bencana banjir perlu didorong secara sistematis dan terukur agar penanggulangan bencana lebih baik lagi kedepannya, dan perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) agar tidak lagi terjadi miskomunikasi dengan semua stakeholder terkait,” katanya.
Sebab, lanjut Politisi Gerindra ini lebih jauh, di tengah deraan bencana, suhu emosional cepat meningkat dan lain sebagainya karena dalam penanganan bencana pasti ada didapati kekurangan.
“Khususnya terkait logistik, jika logistik untuk masyarakat terdampak bencana terpenuhi tentu tidak ada masyarakat yang teriak tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi terkait penanggulangan bencana harus kita evaluasi, tak terkecuali mengenai komunikasi dengan para Kepala Desa (Kades/Pambakal), lurah dan camat selaku panglima dapat lebih baik lagi,” ucapnya.
Agar permalasahan logistik tidak kembali terulang, sejumlah anggota DPRD pun menyarankan agar besaran anggaran logistik untuk masyarakat terdampak bencana dilakukan penambahan.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar Ikhwansyah mengapresiasi saran dan masukan yang telah disampaikan legislatif sebagai bahan pertimbangan yang segera ditindaklanjuti dan melakukan evaluasi dalam upaya penanggulangan bencana.
“Semua teman-teman baik Kades, lurah, Camat dan stakeholder terkait lainnya sejak awal sudah terlibat baik siang dan malam melakukan upaya penanganan hingga proses evakuasi kelau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan,” tuturnya.
Ikhwansyah juga mengakui Pemkab Banjar harus kembali melakukan evaluasi mengenai besaran anggaran logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana.
“Kita akan berusaha agar kedua SOPD, yakni BPBD dan Dinsos anggarannya ditingkatkan lagi, dan teman-teman di BPBD dan Dinsos harusnya bisa mengantisipasi dan memprediksi berapa besaran anggaran yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Kita juga sepakat mengenai usulan pembentukan Satgas, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, hingga mempelajari pedoman terkait pembentukan Satgas sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya
(zai/klik)
