Masuk daftar program prioritas, Karhutla ditanggulangi. Titik rawan banjir dikurangi
Oleh: Rudiyanto
Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) masih menjadi momok tahunan dihadapi pemeirntah daerah saban musim kemarau tiba. Terlebih musim kemarau tahun ini yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lebih panas dan panjang imbas fenomena El Nino Godzila.
Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel), pada kurun Januari – Oktober 2025, tercatat 699 kejadian karhutla. Total lahan terbakar 1.706 hektare. Di Kota Banjarbaru, karhutla terjadi sebanyak 64 kali dengan total luas lahan terbakar tak kurang dari 137 hektare.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota/Wakil Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby – Wartono, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025 – 2029, optimalisasi penanggulangan karhutla menjadi satu dari 15 program kerja prioritas. Penerapannya dalam rupa peningkatan keterampilan tanggap bencana melengkapi sarana dna prasarana penanggulangan bencana karhutla.
Yang juga dilakukan dalam hal kesiapan menghadapi potensi karhutla, kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, adalah sinergi lintas sektoral dan keterlibatan relawan. Karena menangani karhutla, tak bisa dilakukan satu pihak.
“Kami sudah melakukan asesmen, menyiapkan personel, serta sarana dan prasarana yang diperlukan, poin yang paling penting adalah kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan relawan,” kata Zaini belum lama tadi.
Yang juga telah disiapkan, penetapan status siaga darurat yang akan ditetapkan Wali Kota Banjarbaru. pasca itu, akan dilakukan apel siaga dan mendirikan posko bersama. Edukasi kepada masyakarat di kawasan rawan karhutla juga dilakukan. Ini bertujuan agar warga tak membuka lahan dengan cara membakar.
Kesiapan lainnya, menurut Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Harun Arrasyid adalah pembentukan tim cepat tanggap serta penyediaan peralatan pendukung; pompa dan tangki air.
Sosialisasi larangan membakar lahan, patrol rutin di wilayah rawan, dan pemasangan spanduk juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya karhutla. Begitu pula pengecekan menyeluruh terhadap kondisi perlatan. “Yang rusak akan segera diperbaiki, yang usang akan diganti, dan yang belum tersedia akan dilengkapi,” kata Harun.
Sama halnya karhutla, mitigasi banjir juga masuk daftar progam kerja prioritas Lisa – Wartono. Melalui Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejumlah program penanggulangan banjir dilakukan.
Normalisasi sungai dan peningkatan drainase menjadi program jangka pendek untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Sedangkan solusi jangka menengah berupa pembangunan kolam tampungan air; embung dan kolam retensi. Jangka panjangnya, pengendalian penggunaan lahan, penerapan kebijakan regulasi dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
Pembangunan turap, atau bangunan perkuatan tebing sungai sebagai pelindung di sepanjang aliran surngai rawan longsor juga dilakukan. Data pada Bidang SDA, hingga akhir 2025, dari panjang sungai 2 297.859 meter,  263.889 meter sungai belum tertangani dengan bangunan pengaman sungai. Persentase perlindungan infrastruktur dari daya rusak air sebesar 34,30 persen. Sedangkan pada 2026, direncancanakan penanganan sungai sepanjang 8.746 meter sehingga perlindungan Infrastruktur dari daya rusak air menjadi 37,61 persen. Penanganan sungai ini termuat dalam rencana strategis (renstra) sampai 2030 dengan kondisi akhir 46,57 persen.
Pun dengan keberadaan embung sebagai wadah tangkapan air. Dari 14 yang ada, 11 dibangun Pemko Banjarbaru dan 3 dibangun Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Berdasarkan kajian masterplan jumlah embung dan kolam retensi, di Banjarbaru perlu ada hingga 41 embung/kolam retensi.
Upaya lain menanggulangi banjir dan dampaknya juga dilakukan di kawasan pinggiran atau permukiman masuk kategori rawan dengan pemasangan sistem peringatan dini, atau Early Warning System (EWS). Keberadaanya menjadi penanda warga jika terjadi kenaikan debit air. Yang juga dilakukan, pembangunan sistem telemetri yang melaporkan curah hujan dan ketinggian muka air secara real time sehingga bisa menjadi sistem peringatan dini untuk masyarakat sekitar maupun kolaborasi untuk membantu instansi terkait dan pemangku kebijakan
Berbagai upaya itu mulai menuai hasil mereduksi titik rawan banjir. Dari 52 titik berdasarkan masterplan penanganan banjir, menjadi 9 titik pada musim penghujan di akhir 2025 hingga awal 2026. (klikkalimantan.com)
