‘Stunting bukan sekadar persoalan gizi kronis. Ini tantangan besar bagi masa depan Kota Banjarbaru’
Oleh: Rudiyanto
Penggalan kalimat itu diucapkan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby saat membuka Pra Musyawarah Perencanaan Kerja (Musrenbang) Tematik Stunting pada Rabu, 15 April 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balaikota Banjarbaru. Sepenggal kalimat yang menjadi ekspresi keseriusan menangani persoalan yang juga disebabkan kurang optimalnya pola asuh anak, utamanya pada seribu hari pertama kehidupan tersebut.
Meski jika dilihat angka, prevalensi stunting berdasarkan Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga (Sigizi Kesga), prevalensi stunting di Kota banjarbaru pada 2025 terendah kedua kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, 10,2 persen. Sedangkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Kota Banjarbaru sebesar 15,4 persen.
Program nasional yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru di bawah komando Wali Kota Lisa Halaby menempatkan penurunan stunting satu dari 15 program kerja prioritas. Targetnya sesuai instruksi pemerintah pusat, 14 persen.
Kerja keroyokan lintas sektoral, di bawah komando Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menekan stunting menjadi salah satu kerja utama Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sekaligus leading sectornya. Sejumlah upaya menekan stunting telah, dan terus dilaksanakan.
Skrining anemia bagi remaja putri dilakukan sebagai salah satu langkah awal mencegah stunting sejak dini. Tablet tambah darah juga dibagikan di sekolah-sekolah. Bagi ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK), asupan gizi tambahan; susu dan manakan lokal berkualitas juga diberikan. Ini untuk memastikan janin dalam rahim ibu tumbuh sehat.
Selain stunting, kerja lain dalam upaya merealisasi sektor kesetan yang berkeadilan dan menyejahterakan dalam kerangka pencapaian visi Banjarbaru EMAS (Elok Maju Adil Sejahtera) di antaranya penguatan infrastruktur medis. Dilakukan guna memastikan setiap warga, dari janin hingga lansia, mendapatkan hak sehat yang sama tanpa hambatan geografis maupun biaya.
Langkah nyata terlihat pada penguatan sarana prasarana kesehatan, di mana kini tersedia satu unit mobil ambulans untuk setiap kecamatan guna mempercepat mobilisasi ibu hamil dan balita risiko tinggi. Penanganan kasus darurat medis tidak lagi terhambat kendala transportasi, menciptakan sistem rujukan yang lebih responsif dan manusiawi bagi masyarakat di lima kecamatan yang ada di Banjarbaru.
Alat antropometri standar kesehatan, juga telah disebar seluruh posyandu, rumah sakit, hingga sekolah jenjang TK dan PAUD se-Kota Banjarbaru. Dengan alat ukur tinggi dan timbangan yang akurat, pemantauan tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara presisi. Dengan begitu, adanya ganggaun kesehatan dini pada anak dapat didetksi sejak dini.
Tak berhenti di sana, akses terhadap teknologi medis modern kini menyentuh lapisan akar rumput dengan penyediaan alat USG di seluruh puskesmas. Ibu hamil di Banjarbaru tidak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit besar hanya untuk sekadar melakukan pemeriksaan rutin kehamilan. Sebuah kemajuan yang secara langsung menekan potensi risiko kematian ibu.
Pun dengan kesehatan bayi baru lahir juga diperhatikan khusus melalui penyediaan oksimeter untuk deteksi dini penyakit jantung bawaan. Inisiatif ini merupakan langkah preventif yang sangat krusial, mengingat deteksi dini pada bayi dapat menjadi penentu keselamatan jiwa dan kualitas hidup anak di masa depan.
Secara fisik, wajah pelayanan kesehatan Banjarbaru kian megah dengan pembangunan Labkesmas tingkat 2 serta pembangunan Pustu Komet. Selain itu, renovasi dan penambahan ruang pada PKM BBU dan PKM Sungai Ulin dilakukan untuk mendukung integrasi layanan primer (ILP) yang lebih nyaman bagi pasien.
Dalam hal inovasi, Pemerintah Kota meluncurkan berbagai program digital seperti video edukasi kelas ibu hamil (EDUMIL) dan panduan digital antropometri. Inovasi ini menyasar generasi muda yang akrab dengan teknologi, sehingga literasi kesehatan dapat diakses dengan mudah hanya melalui layar gawai.
Setelah kelahiran, intervensi berlanjut dengan pemberian Pangan Diet Khusus bagi balita berisiko serta pendampingan intensif oleh dokter spesialis anak dan kandungan di tingkat puskesmas. Pemerintah Kota juga memastikan bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap dan sirup besi (Fe) sebagai tameng utama kesehatan mereka.
Keberhasilan kesehatan lingkungan juga menjadi catatan emas, di mana Banjarbaru telah menyandang status Open Defecation Free (ODF) atau Stop BABS sejak tahun 2021. Melalui gerakan “Rambai Emas” (Gerakan Masyarakat Babarasih Baimbai Banjarbaru Emas), kesadaran warga akan sanitasi dan gaya hidup bersih kian meningkat drastis.
Untuk kasus gizi buruk yang bersifat klinis, Wali Kota Lisa Halaby telah menunjuk RS Idaman sebagai pusat perawatan utama. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 39 kasus balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta telah tertangani dengan baik melalui PMT pemulihan dari Dinas Kesehatan.
Bagi masyarakat umum, tantangan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus dijawab dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Skrining terintegrasi ini dilakukan di seluruh siklus hidup warga untuk mencegah komplikasi penyakit yang lebih parah dan menurunkan risiko kematian dini.
Penguatan edukasi kesehatan juga dilakukan secara masif melalui pemberdayaan kader kesehatan yang melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.
Pendekatan persuasif ini memastikan bahwa setiap program pemerintah benar- benar sampai dan dipahami oleh masyarakat di tingkat keluarga.
Melalui sinergi infrastruktur yang modern, inovasi digital, dan komitmen politik yang kuat, kepemimpinan Hj. Erna Lisa Halaby telah membawa Banjarbaru menjadi mercusuar kesehatan di Kalimantan Selatan. Menciptakan masyarakat yang sehat, bahagia, dan berdaya saing kini bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh warga kota. (klikkalimantan.com)
