Transfer Daerah Berkurang, APBD Goyang. Rumah Tak Layak Huni Direnovasi. Penjaga Makam dan Penggali Kubur Disantuni
Oleh: Rudiyanto
Bertemu dan berjibaku dengan warga Kota Banjarbaru -tak terkecuali warga dari kalangan kurang mampu-, bukan hal baru bagi Wali Kota Hj Erna Lisa Halaby. Karena sebelum duduk di pucuk pimpinan Balaikota, ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjarbaru. Jabatannya, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Kasubag Kesejahteraan Masyarakat, jabatan sekaligus menjadi jembatan penghubung dirinya dengan warga kalangan menengah ke bawah. Karena termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan diembannya adalah menyalurkan bantuan sosial dan keagamaan. Jabatan yang juga menjadi ‘pupuk’ penyubur empati dan rasa peduli.
“Saya ingin berbuat lebih banyak untuk warga Kota Banjarbaru”. Begitu kata Lisa Halaby yang kemudian memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kasubag Kesejahteran Masyarakat. Tekadnya satu, untuk dapat melayani di tingkat lebih tinggi melalui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hajat terkabul, meski sempat pencoblosan ulang, bersama Wartono, Erna Lisa Halaby akhirnya dilantik sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025 – 2029 pada 21 Juni 2025.
Sayangnya, tak lama setelah ia duduk di kursi orang nomor satu, ‘badai’ terjadi dalam rupa efisiensi. Pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk semua daerah tanpa terkecuali. Dalihnya, tingkat penyelewengan di daerah tinggi, sedangkan serapan anggaran rendah.
Pada 2026, TKD diterima Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sebesar Rp616,15 Miliar. Angka ini berkurang sebesar 36,22 persen, atau sebesar Rp349,98 Miliar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, TKD diterima Kota Banjarbaru sebesar Rp966,14 Miliar. Imbasnya, Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran (TA) 2026 defisit sebesar Rp160,3 Miliar.
Kondisi ini memaksa Wali Kota Erna Lisa bersama jajarannya di Balaikota mengerenyitkan dahi. Efisiensi di sejumlah lini tak dapat dihindari. Pos-pos anggaran belanja operasional terpaksa dipangkas. Begitu pula dengan keinginan membangun sejumlah infrastruktur, sementara harus dibendung.
Itu dilakukan agar sejumlah program kerja prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat terlaksana. Utamanya program-program prioritas bertujuan mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025 – 2029, 15 program prioritas ditetapkan dalam upaya merealisasi visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera). Dari 15 program prioritas tersebut, lima diantaranya urusan sosial kemasyarakatan.
Pertama, program yang dinamai ‘Bedah Rumah Rakyat Gasan Wilayah Banjarbaru (Barakat Bagawi Banjarbaru)’. Dikawal Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), pelaksana program ini berupa renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga berpenghasilan rendah.
Mulai terlaksana. Peluncuran program ini dilakukan Wali Kota Erna Llisa pada 10 April 2026 di Kecamatan Cempaka. Targetnya, 100 RTLH menjadi layak huni tahun ini. Nilai bantuan disalurkan untuk program ini Rp25 juta per rumah.
“2006, targetnya 100 RTLH yang tersebar di lima kecamatan. Terbanyak ada di Kecamatan Cempaka dan Liang Anggang,” kata Abdussamad, Kepala Disperkim Kota Banjarbaru.
Program strategis kedua yang tak dapat diganggugat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah adalah pemberian insentif untuk petugas pemakaman; penjaga makam dan penggali. Ya, di masa kemimpinan Wali Kota Erna Lisa, Pemko Banjarbaru telah menyalurkan bantuan untuk para penjaga makan dan penggali kubur sejak Oktober 2025. Besarannya, Rp150 ribu per orang selama tiga bulan.
Yang juga diperhatikan kesejahteraanya oleh Pemko Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Lisa Halaby adalah para pegawai non Apartur Sipil Negara (ASN). Untuk mereka, juga ada bantuan sosial yang disalurkan.
Untuk tetap menjaga semangat belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu, ada program ‘Semangat Bersekolah’. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Pemko Banjarbaru menyalurkan bantuan berupa perlengkapan belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Membantu masyarakat untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga murah juga dilakukan dalam bentuk ‘Pasar Murah Bersubsidi’. Kegiatan ini dilakukan bergilir di setiap kelurahan. Teranyar, pasar murah bersubsidi kerja bareng Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) ini digelar di momen Ramadhan 1447 H, 19 Februari 2026.
Dari sejumlah program priotitas dilaksanakan Pemko Banjarbaru, diantaranya renovasi RTLH, juga insentif untuk penjaga makam dan penggali kubur, tentu bukan kebetulan ada. Bukan tidak mungkin, program itu lahir dari rasa kepedulian yang terpupuk sejak Wali Kota Erna Lisa menjabat sebagai Kasubag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra bertahun-tahun silam. (klikkalimantan.com)
