Harlah ke-28, PKB
klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar tasyakuran Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) DPC se-Kalsel yang diselenggarakan di Sekretariat DPW Kalsel di Banjarbaru, Sabtu (8/8/2026).
Hari Lahir (Harlah) ke-28 bukan sekadar seremoni perayaan perjalanan partai. Di balik tasyakuran tersebut, DPW PKB Kalsel mulai mengonsolidasikan kekuatan politik untuk menghadapi pertarungan elektoral mendatang.
Penguatan mesin politik itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PKB se-Kalimantan Selatan. Penyerahan SK menjadi pijakan bagi jajaran pengurus di tingkat kabupaten/kota untuk segera bekerja, memperkuat struktur, dan memperluas basis politik hingga ke tingkat paling bawah.
Bagi PKB Kalsel, struktur organisasi bukan sekadar kelengkapan administratif. Keberadaan DPC hingga nantinya PAC dan struktur berbasis desa diproyeksikan menjadi infrastruktur politik yang menentukan kemampuan partai dalam menjangkau pemilih sekaligus mengonsolidasikan kader.
“Penyerahan SK ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah mandat organisasi agar seluruh DPC segera bergerak. Setelah struktur terbentuk, tidak ada alasan untuk menunda konsolidasi. Program kerja harus segera dijalankan dan jaringan partai harus diperkuat sampai ke tingkat bawah,” ujar Ketua DPW PKB Kalsel Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam arahannya.
Cuncun menyebut, PKB Kalsel menyadari bahwa pertarungan elektoral tidak cukup dimenangkan melalui kerja politik di tingkat elite. Karena itu, penguatan struktur hingga kecamatan dan desa menjadi salah satu agenda utama yang didorong setelah kepengurusan DPC terbentuk.
Target pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan penguatan struktur berbasis desa diarahkan untuk memperluas jejaring sekaligus memastikan mesin politik PKB bekerja lebih dekat dengan masyarakat.
“Target berikutnya adalah pembentukan PAC dan penguatan struktur berbasis desa. Kita ingin jejaring PKB semakin luas. Partai harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka dan kemudian menerjemahkannya menjadi kerja politik yang konkret,” katanya.
Katanya, strategi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa PKB Kalsel mulai menempatkan konsolidasi organisasi sebagai investasi politik jangka panjang. Mesin partai dipersiapkan jauh sebelum memasuki puncak kontestasi, sehingga kerja politik tidak bersifat sporadis dan hanya muncul menjelang pemilu.
“Kita tidak ingin bekerja secara instan. Konsolidasi harus dilakukan dari sekarang. Struktur harus kuat, kader harus bergerak, dan komunikasi dengan masyarakat harus terus dibangun. Dengan cara itu, target menjadi juara pada pemilu mendatang bisa kita perjuangkan secara serius,” tegasnya.
Di tengah agenda konsolidasi politik tersebut, PKB Kalsel juga membawa isu substantif melalui dialog interaktif bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.”
Tema tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian Harlah ke-28 karena memperlihatkan upaya PKB untuk tidak hanya membicarakan persoalan elektoral, tetapi juga menawarkan gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi yang berpijak pada amanat konstitusi.
Bagi PKB, kekuatan politik idealnya berjalan beriringan dengan kekuatan gagasan. Elektabilitas dan perolehan kursi di parlemen pada akhirnya harus bermuara pada kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan publik.
“Politik tidak boleh berhenti pada persoalan menang atau kalah dalam pemilu. Ada amanat yang lebih besar, yaitu bagaimana kekuatan politik digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menghadirkan kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW Kalsel, Hilyah Aulia menyebutkan, para ketua DPC terpilih telah dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PKB di Jakarta pada 23 Juli 2026. Setelah pengukuhan tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan struktur kepengurusan melalui tim formatur.
Tim formatur terdiri dari unsur DPW, ketua terpilih, serta sekretaris terpilih. Mereka bertugas menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan, mulai dari Dewan Syuro hingga jajaran wakil bendahara.
“Alhamdulillah, hari ini seluruh DPC menerima SK. Ini menjadi langkah awal untuk pembenahan struktur kepengurusan. Masih ada beberapa posisi yang harus dilengkapi, termasuk sampai ke tingkat ranting,” jelasnya.
Setelah struktur kepengurusan ditetapkan, jajaran DPC diminta segera bergerak melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat organisasi hingga tingkat bawah. Menurut Hilyah , penataan struktur tersebut penting agar seluruh kader dan pengurus PKB di Kalimantan Selatan semakin solid serta memiliki mesin organisasi yang berjalan secara berkelanjutan.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya struktur di atas kertas. Setelah SK diserahkan, seluruh pengurus harus bekerja. DPC harus membangun PAC, PAC memperkuat jaringan sampai desa, dan seluruh kader harus bergerak bersama masyarakat,” pungkasnya. (sin/klik)
