klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu isu paling menonjol dalam kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Suyato, di Jalan Pangeran Antasari, Gang Suka Damai, Kelurahan Pekapuran Laut, Sabtu (24/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mempertanyakan mekanisme penentuan desil yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan masyarakat penerima bantuan sosial.
Persoalan muncul karena masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi dinilai membutuhkan bantuan, namun tidak masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Akibatnya, mereka tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan sosial.
Suyato menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, penentuan desil tidak semestinya hanya melihat satu indikator, seperti besaran pendapatan atau gaji seseorang.
“Desil itu tidak hanya dihitung dari pendapatan atau gaji. Ada banyak indikator yang menjadi perhitungan, seperti kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, pekerjaan, hingga kepemilikan aset,” katanya.
Suyato mengungkapkan, persoalan di lapangan menunjukkan masih ada warga yang secara kasatmata membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk dalam kelompok desil yang ditetapkan sebagai penerima bansos.
“Banyak warga tidak masuk dalam perhitungan itu. Nyatanya, mereka tidak mendapatkannya. Padahal kalau melihat kondisi di lapangan, sebenarnya mereka berhak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Menurut Suyato, ketepatan data menjadi faktor penting agar program bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ketidaksesuaian antara data dan kondisi faktual warga berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru terlewat.
Karena itu, ia mendorong agar proses pendataan dan pemutakhiran data masyarakat dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan data. Kondisi masyarakat harus benar-benar dilihat dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya,” ujarnya.(sin/klik)
