klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi genangan air hingga banjir, seiring prediksi meningkatnya curah hujan pada Desember mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M Ridho Akbar, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur drainase harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Menurutnya, pembangunan dan penataan saluran drainase tidak boleh dilakukan secara parsial. Melainkan harus dirancang secara terintegrasi dengan mengacu pada rencana induk atau masterplan drainase.
“Penataan drainase harus dilakukan secara terencana dan saling terkoneksi. Mulai dari saluran di lingkungan permukiman hingga ke saluran pembuangan akhir. Semuanya harus terhubung dengan baik, agar aliran air dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, sistem drainase yang terintegrasi merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko genangan, terutama ketika intensitas hujan meningkat. Karena itu, perencanaan pembangunan maupun pembenahan drainase perlu memperhatikan keterhubungan antarsaluran agar tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan tertentu.
Selain mendorong pembenahan sistem drainase, Ridho juga mengapresiasi langkah Walikota Banjarmasin yang telah melaksanakan pengerukan sungai dan saluran drainase di sejumlah kawasan.
Menurutnya, kegiatan normalisasi tersebut merupakan langkah positif dalam menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air. Namun, ia berharap program pengerukan tidak hanya dilaksanakan pada tahun ini, tetapi dapat berlanjut secara berkesinambungan dengan intensitas yang lebih ditingkatkan.
“Kami mengapresiasi langkah Walikota yang telah melakukan pengerukan sungai dan saluran drainase di sejumlah kawasan. Namun, kegiatan seperti ini jangan sampai berhenti pada tahun ini saja. Harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ridho meminta Dinas PUPR melakukan deteksi dini terhadap titik-titik saluran air yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan. Pemeriksaan lapangan secara berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi saluran, sekaligus menentukan kawasan yang membutuhkan penanganan segera.
Ia menilai, langkah preventif tersebut harus diprioritaskan sebelum memasuki puncak musim penghujan. Dengan demikian, potensi hambatan aliran air dapat diantisipasi lebih awal. Sehingga risiko genangan dan banjir dapat ditekan.
Ridho berharap Dinas PUPR bersama instansi terkait dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca. Penanganan yang terencana, mulai dari normalisasi sungai, pembersihan drainase hingga pembenahan jaringan saluran, diharapkan mampu mengurangi dampak banjir di Kota Banjarmasin.
“Jangan menunggu sampai terjadi genangan atau banjir baru dilakukan penanganan. Titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah harus lebih dulu diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (sin/klik)
















