klikkalimantan.com – Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjar pada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar saat ini sedang merampungkan sejumlah persiapan.
Salah satunya sudah melaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta pergantian antar waktu (PAW) pada 15 Juni belum lama tadi yang akan bertugas pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
“Hari ini kami terakhir melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) PPK dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai ujung tombak penyelenggara yang melakukan verifikasi faktual (verfak) menyangkut 3 pasangan bakal calon perseorang,” ujar M Zain, Divisi Teknis Pencalonan KPU Kabupaten Banjar pada, 23 Juni 2020 belum lama tadi.
Jadi, lanjut Zain mengatakan, 5 Komisioner di KPU Kabupaten Banjar sudah melaksanakan bimtek untuk PPK dan KPPS di Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing berdasarkan juknis yang diberikan KPU RI.
“Selanjutnya, pada tahapan verifikasi faktual (verfak) nanti akan kami serahkan empat dokumen asli yang berisikan dokumen B1.1 tentang daftar nama pendukung setiap desa dan kelurahan, dokumen lampiran formulir BA5KWK tentang pendukung yang menyatakan tidak mendukung dengan mengisi dan menandatangi lampiran tersebut, kemudian dokumen BA3 tentang hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta dokumen asli B4 tentang kegandaan kepada PPS melalui PPK dengan rentang waktu kerjanya selama 14 hari yakni, 24 Juni – 12 Juli 2020 mendatang sejak syarat dukungan bakal pasangan calon ditermia,” jelasnya.
Empat dokumen tersebut pun dikatakan Zain, akan diserahkan juga kepada pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar.
“Karena penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banjar 2020 kali ini ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Jadi, saat penyerahan nanti tetap menerapkan protokol covid-19. Otomatis kami pun masih menunggu kedatangan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah kami anggarkan dari dana Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, kemungkinan APD dari pihak ketiga pada 25 Juni 2020 nanti sudah kami terima,” ucapnya.
Sedangkan, ketika ditanya sejumlah awak media terkait mengapa pengadaan APD menggunakan alokasi dana NPHD? Dikatakan Zain, hal tersebut lantaran alokasi dana untuk APD dari pusat belum ada kejelasan. “Jadi, kita coba menggeser anggaran NPHD untuk pengadaan APD,” katanya.
Dikonfirmasi klikkalimantan.com melalui pesan singkat WhatsApp, Muslihah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar pun seperti enggan menyebutkan nominalnya. “Anggaran untuk APD masih belum ditetapkan,” jawabnya dengan singkat.(zai/klik)
