klikkalimantan.com, MARTAPURA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie akhirnya dapat menghadiri gelaran rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD setelah sempat dua kali absen, yakni pada 26 – 27 April 2025.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora menjelaskan, alasan ketidak hadiran Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie pada dua gelaran rapat Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas evaluasi realisasi anggaran triwulan I dan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk triwulan II Tahun 2025 mendatang dikarenakan sakit.
“Teman-teman di Banggar berharap Kepala Dinas (Kadis) dapat lebih komunikatif. Karena DPRKPLH inikan salah satu tonggak dan barometer pembangunan Kabupaten Banjar, selain Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. Karena Kadis sakit, tentunya kita juga tidak bisa memaksakan untuk berhadir,” ujarnya pada Rabu (30/4/2025).
Tak hanya itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora juga membenarkan pada rapat tersebut anggota dewan sempat menanyakan terkait anggaran revitalisasi TPA Cahaya Kencana yang semula hanya sebesar Rp3 Miliar menjadi Rp5,3 Miliar.
“Mudah-mudahan kedepannya ada progres. Kita akan terus dorong, jangan sampai TPA kita ditutup. Karena menurut mereka dengan anggaran sebesar Rp5,3 Miliar cukup untuk melakukan revitalisasi,” katanya.
Sementara itu, salah satu anggota Banggar DPRD, yakni Hasan Hamdan bersyukur Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie dapat berhadir dalam rapat tersebut.
“Karena Kadis sangat jarang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi III DPRD. Alhamdulillah pada rapat Banggar DPRD bisa berhadir, dan kita bisa menanyakan langsung terkait anggaran revitalisasi TPA Cahaya Kencana yang semula Rp3 Miliar, tiba-tiba bertambah menjadi Rp5,3 Miliar,” ucapnya.
Mengingat, papar Ketua DPD PAN yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar ini lebih jauh, saat ini efesiensi anggaran sangat signifikan. Sehingga harus ada penjelasan terkait sumber anggaran, dan anggaran mana yang dilakukan pemangkasan atau pergeseran dalam program revitalisasi TPA, tak terkecuali terkait peruntukannya.
“Kalau memang untuk syarat standar agar TPA Cahaya Kencana kita tetap bertahan, ya… kita lihat saja hasilnya sesuai batas waktu yang ditentukan, dan sejauh mana mereka dapat mengejar syarat agar TPA tetap bisa bertahan,” ucapnya.
Terlebih, lanjut Hasan, DPRKPLH Kabupaten Banjar masih belum menjelaskan terkait pergeseran dan pemangkasan anggaran apakah berdampak pada program yang ada dibidang lainnya.
“Kepala Dinas tidak menjawab, karena memang kita lebih fokus pada pembahasan anggaran. Nanti saat RDP di Komisi III akan kita bahas lebih detail, mengenai anggaran tersebut, dan apa saja peruntukannya,” tutupnya.(zai/klik)
