klikkalimantan.com, MARTAPURA – Target penurunan prevalensi stunting dipatok pemerintah pusat, 14 persen pada 2024, menjadi ‘momok’ bagi pemerintah daerah; provinsi maupun kabupaten/kota. Mayoritas, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati, H Saidi Mansyur – Said Idrus Al Habsyi, tak dapat merealisasikannya.
Data berhasil dihimpun, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada 2023, angka stunting di Kabupaten Banjar sebesar 30,1. Jumlahnya bertambah 2,2 persen di 2024. Karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) -juga dilakulan Kemenkes RI-, prevalensi stunting di kabupaten pengusung visi Maju Mandiri Agamis (Manis) ini sebesar 32,3.
Lain data Kemenkes, lain pula dengan data prevalensi stunting dimiliki Pemkab Banjar. Terunggah pada laman Satu Data Kabupaten Banjar dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), prevalensi stunting jauh lebih rendah. Yakni, 24,38 pada 2024, dan 20,89 pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2022 yang hanya 17,91.
Perbedaan data tersebut tak ayal memicu dugaan, angka prevalensi stunting sengaja disusutkan. Tujuannya, agar kerja menurunkan stunting dianggap cukup berhasil.
“Satu Data Kabupaten Banjar, DKISP hanya menyiapkan wadah, atau rumahnya. Sedangkan yang mengisi, masing-masing SOPD. Stunting, menjadi kewenangan dinas kesehatan. Jadi untuk jelasnya, silakan konfirmasi ke sana,” kata Ali Akbar, Kepala Bidang (Kabid) Statistik dan Persandian Data dan Statistik pada DKSIP Kabupaten Banjar saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Upaya konfirmasi dilakukan dengan beberapa kali mendatangi kantor Dinkes Kabupaten Banjar di Jalan A Yani KM.40, Martapura. Pun dengan menghubungi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes, Noripansyah via nomor WA-nya, Rabu (10/9/2025). Sempat tak merespons, Noripansyah akhir menjawab sehari setelahnya, Kamis (11/9/2025). “Pian ke seksi yang mengerjakan saja,” ujarnya sembari memberi nomor telpon Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Siti Hidayati.
Dihubungi via telpon, Siti Hidayati menyebut, data stunting pada Dinkes diperoleh dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGPM), saat ini telah berganti nama menjadi ‘SIGIZI KESGA’. Data tersebut diperoleh dari penimbangan dan pengukuran setiap bulan oleh kader posyandu di seluruh wilayah kerja. Dan pada 2024, telah dilakukan pengukuran hampir 100 persen balita. “Sekitar 95,96,” ujarnya.
Sedangkan SSGI, kata Siti, merupakan hasil survei dilakukan Kemenkes melibatkan 10 balita di tiap wilayah kerja. “Kebetulan saya sempat mengikuti proses survei yang dilakukan, dari 10 balita hanya 3 hadir. Dan SSGI dilakukan dua tahun sekali,” imbuhnya.
Dari itu, lanjutnya, pihaknya lebih memilih menggunakan data EPPGPM karena keterwakilannya lebih besar dibanding data SSGI Kemenkes. “Data itu pula yang kami unggah di website Satu Data Kabupaten Banjar,” kata Siti Hidayati. (to/klik)
