Kekalahan petahana dalam Pilkada 2020 kian membuat rumit proses relokasi Pasar Bauntung. Kondisi bangunan yang belum sempurna 100%, batas waktu berakhirnya jabatan Walikota periode 2015-2021 di pertengahan Februari dan penolakan relokasi dari mayoritas pedagang menjadi drama baru.
Catatan: Sapariyansyah
Di penghujung periode Walikota Darmawan Jaya Setiawan—menggantikan alm Nadji Adhani–pembangunan Pasar Bauntung di Jalan RO Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, belum sempurna rampung. Bukan hanya bangunannya saja, sikap pedagang pun mayoritas masih kukuh menolak relokasi.
Sekadar mengingatkan, pada tanggal 10-26 Desember 2018 dilaksanakan pendaftaran pedagang. Sebanyak 1132 pedagang Pasar Bauntung telah mendaftarkan diri. Jumlah itu hanya bersisa 238 pedagang yang mendaftar ulang pada tanggal 3 dan 4 Februari 2021. Asumsinya ada 894 pedagang yang tidak bersedia mendaftar ulang.
Itu baru soal jumlah pedagang. Belum lagi persoalan jumlah unit tersedia di Pasar Bauntung yang baru sebanyak 1072. Jika banyaknya unit ini dikalkulasikan dengan jumlah pedagang yang mendaftar di tahun 2018 lalu, ada kelebihan 60 pedagang. Menjadi tanda tanya besar, mengapa angka angka itu muncul.
“Tidak sedikit persoalan dari sebuah program pembangunan berujung jeruji besi. Bahkan di Kota Banjarmasin pernah sejumlah pejabat hingga sang walikota harus mendekam di hotel prodeo hanya karena mewarisi program yang bermasalah,” ujar Supian Hadi, pemerhati sosial yang eksis mengkritisi kebijakan pemerintah di media sosial ini.
Menurut dia, sangat naïf jika Walikota Banjarbaru terpilih mau mewarisi persoalan tersebut. Karena katanya, persoalan relokasi pedagang Pasar Bauntung itu sangat rumit dan penuh polemik.
“Sederhananya seperti peribahasa ‘Siapa yang menabur ya harus memanen dong’. Dari awal kan memang sudah bermasalah, mana ada yang mau mewarisi persoalan seperti itu,” ujarnya berpendapat seraya tersenyum.
Pendapat Hadi tidaklah berlebihan. Karena ternyata Walikota Banjarbaru terpilih Aditya MA juga mengisyaratkan tidak ingin mewarisi masalah dari periode sebelumnya. Karena itulah jadwal peresmian dimajukan dari jadwal yang sudah teragenda.
Disebut-sebut, politisi PPP yang telah malang melintang dua periode di Gedung Senayan Jakarta ini telah menyampaikan dua opsi kepada Sekdakot Banjarbaru, berkaitan dengan peresmian bangunan tersebut.
Opsi pertama, silahkan petahana melaksanakan peresmian bangunan Pasar Bauntung dimasa periode Walikota Banjarbaru 2015-2021. Sedangkan opsi kedua, dirinya siap melaksanakan peresmian dengan syarat pembangunan Pasar Bauntung tersebut terlebih dahulu diaudit. Tidak tanggung-tanggung audit yang diminta adalah audit dari BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan.
Kini semuanya seolah mulai terkuak. Selasa, 16 Februari, peresmian Pasar Bauntung yang dikemas melalui kegiatan soft opening dilakukan Walikota Banjarbaru dipenghujung jabatannya. Maju 2 bulan dari jadwal yang telah diagendakan yakni 20 April 2021. (bersambung)
