klikkalimantan.com, MARTAPURA – Dari 13 kabupaten/kota, data Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar tertinggi se-Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga mencapai 12.752 anak per Mei 2025.
Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar berada diangka 74,41 atau masih berada dibawah rata-rata nilai IPM ditingkat provinsi dan nasional, yakni IPM berada diangka 75,02 dan IPM nasional berada diangka 74,66. Tak terkecuali Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 7,95 tahun atau masih berada dibawah target di tingkat provinsi dan nasional.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan ATS tingkat kabupaten di Aula Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar pada Kamis (26/6/2025) sebagai Rencana Aksi Daerah (RAD).
Usai memimpin gelaran rakor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Peserta Didik yang berstatus Drop Out (DO), dan tentunya sangat berdampak terhadap capaian IPM di Kabupaten Banjar.
“Karena ATS di Kabupaten Banjar sangat tinggi, tentunya sangat mempengaruhi terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menjadi salah satu indikator capaian IPM,” ujarnya.
Jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, lanjut Hilman, maka akan menjadi trigger atau pemicu yang besar untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Banjar. Sebab, dari beberapa data terdapat anomali yang bisa dilihat, sehingga perlu dibentuk Tim untuk menangani ATS.
“Karena pada aplikasi Verval DO terdapat data By Name By Address (BNBA), dan ada tiga kategori untuk ATS berdasarkan aplikasi. Karena itu perlu dilakukan analisis lagi, kenapa anak yang bersekolah bisa masuk dalam data ATS. Langkah awalnya, yakni melakukan Verval lagi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dan strategi yang akan dihadapi,” katanya.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Liana Penny. Mokhamad Hilman menyebutkan penyumbang data terbanyak ATS dikarenakan bersekolah pada satuan pendidikan keagamaan yang tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data EMIS (Education Management Information System) sehingga dikategorikan anak yang tidak bersekolah.
“Karena itu perlu dilakukan verval untuk membuktikan data tersebut hingga fiks, dan sudah berjalan terhitung sejak 25 Mei, dan angkanya turun dari semula data ATS mencapai 12.000 kini hanya terdata sekitar 10.000,” ucapnya.
Tak hanya itu, papar Hilman, Pemkab Banjar perlu melakukan pendekatan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang tidak masuk dalam data EMIS. Sebab pemerintah sudah mengatur pada Dapodik dan EMIS agar pendidikan standar.
“Mereka nanti dapat meneruskan ke kurikulum melalui kesetaraan. Jadi, ada berbagai macam strateginya, begitu juga untuk anak yang putus sekolah faktor ekonomi. Maka SOPD terkait yang membidangi ekonomi harus bergerak dengan menggandeng lembaga lain, atau swasta. Karena itu perlu dibentuk Tim agar lebih terarah dan RAD mencapai tujuan,” tutupnya.(zai/klik)
