klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pada momen peringatan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Banjar ke-75 Tahun. Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur mengklaim secara makro angka kemiskinan di Kabupaten Banjar mengalami penurunan dan menyebutkan angka kemiskinan ekstrem akan hilang.
Kendati demikian, data yang diunggah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) pada laman resmi https://satudata.banjarkab.go.id yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik (DKISP) Kabupaten Banjar justru menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan, yakni pada 2025 sebanyak 172.697 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 161.726 orang.
Jumlah penduduk miskin bertambah, otomatis warga penyandang status sebagai fakir miskin juga bertambah, bahkan melonjak. Berdasarkan data di laman yang sama, jumlah fakir miskin pada 2025 sebanyak 154.893 orang. Ini meningkat ratusan kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 30.393 orang.
Memastikan kebenaran data tersebut, upaya konfirmasi kepada Aswadi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin pada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar kembali dilakukan pada Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan data pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, ternyata jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Banjar pada 2024 sudah mencapai 172.702 orang, dan jumlah fakir miskin mencapai 154.893 orang.
Sedangkan pada 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 173.320 orang. Namun terkait berapa data jumlah fakir miskin pada 2023 tidak dapat diperoleh dikarenakan file data pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tak dapat lagi di download dan hanya dapat melihat hasil rekap data saja.
“Karena datanya tidak bisa lagi di unduh, jadi hanya bisa melihat hasil rekap saja. Kami tidak punya backup datanya karena pejabat sebelumnya sudah pindah tugas, data kita itukan by name by address,” ujarnya.
Sedangkan untuk data penduduk miskin dan fakir miskin di Kabupaten Banjar tahun 2025, Aswadi mengungkapkan masih proses verifikasi dan validasi (Verval).
“Data tersebut bersumber dari data gabungan 2024, yakni data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan PPKS yang dilakukan verval. Jadi data 2025 masih proses verval sehingga belum bisa kami sajikan, karena harus by name by address,” tutupnya.(zai/klik)
