klikkalimantan.com, PARINGIN – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Balangan mendorong pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari sektor pertambangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi-fraksi ini menilai kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada sektor tertentu perlu diantisipasi dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan lain sekaligus membangun sektor ekonomi di luar pertambangan.
Pandangan tersebut disampaikan Wahyudi Azhari saat membacakan pemandangan umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan agenda pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Menurut Wahyudi, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kembali terhadap rencana kerja dan program yang akan dibiayai melalui APBD. Program yang diprioritaskan, kata dia, harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. “Kita tidak boleh terus bergantung pada tambang. Sumber pendapatan lain, PAD, pajak, retribusi, BUMD, aset daerah harus digenjot maksimal. Itu jalan agar keuangan daerah makin kuat dan mandiri,” ujarnya.
DPRD Balangan mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan yang dipengaruhi kondisi sektor pertambangan. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga diminta mulai memperkuat sektor-sektor ekonomi alternatif yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, fraksi juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah. Wahyudi menyampaikan, efisiensi perlu diarahkan pada belanja birokrasi dan operasional yang dapat ditekan, bukan pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diikuti dengan penentuan skala prioritas sehingga program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap mendapatkan dukungan anggaran. “Efisiensi diarahkan pada belanja operasional, bukan pada jasa publik maupun pembangunan jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan warga sehari-hari,” katanya.
Fraksi yang ada di DPRD Balangan pada prinsipnya mendukung Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dukungan tersebut disertai catatan agar keterbatasan fiskal direspons melalui upaya meningkatkan pendapatan, memperkuat sektor ekonomi alternatif, serta memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang menjadi prioritas masyarakat. “Keterbatasan uang dihadapi dengan kerja cerdas, cari pendapatan baru, pilih prioritas yang tepat, dan jaga agar warga tidak dirugikan,” ujar Wahyudi. (rul/klik)
