klikkalimantan.com, BANJARBARU – Genangan di ruas Jalan A Yani KM 33 saban kali hujan mengguyur, masih menjadi momok bagi Kota Banjarbaru. Solusi tetap harus dicari kendati faktanya, Jalan A Yani berstatus jalan nasional yang kewenangan ada di pemerintah pusat.
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby (ELH) menyabut, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menyampaikan permohonan penanganan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut sejak 2025.
Sembari permohonan penanganan dikabulkan, menurut Wali Kota ELH, Pemko Banjarbaru terus melakukan pemeliharaan saluran drainase. Ini bertujuan agar aliran air tidak terhambat.
“Kita sudah berlapor dengan BPJN melalui PUPR Banjarbaru. Mudah-mudahan segera dieksekusi. Kalau kita tentu memelihara drainase di titik itu agar tidak mampet,” kata Wali Kota ELH belum lama tadi.
Tentang permohonan pernanganan, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Banjarbaru, M Deny mengatakan telah ditindaklajuti melalui peninjauan lapangan bersama, pembersihan saluran, hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk rencana pembangunan drainase baru.
Dikatakan Deny, dari hasil peninjauan lokasi menunjukkan sejumlah saluran di sepanjang Jalan A Yani sudah tidak memadai untuk menampung debit limpasan air hujan, terutama ketika intensitas hujan tinggi. Utamanya di kawasan KM 33 penanganan melalui pembersihan drainase dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Pasalnya, kata Deny, dimensi saluran yang ada membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pembangunan konstruksi drainase baru. “Memang harus dilakukan konstruksi ulang atau drainase baru. Kita hanya bisa meminimalisir genangan melalui drainase yang ada,” katanya. (to/klik)
