klikkalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidn menemui ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang melakukan demonstrasi, Jumat (2/5/2025) di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Demontrasi dilakukan mahasiswa di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.
Didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah dan Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius X Febry Aceng Loda, Gubernur Muhidin mendengar dan menyimak menyimak setiap tuntutan disuarakan mahasiswa pada aksi demo tersebut.
“Hari ini, ada lima point disuarakan mahasiswa. Yakni evaluasi tata kelola sistem pendidikan khususnya 3T. Alhamdulillah, kita tanyakan tadi cuma 2 sekolah saja yang tertinggal dan kita akan terus memantau itu,” kata Muhidin.
Dua sekolah kategori tertinggal itu, kata Gubernur Muhidin, adalah SMA Paringin di Balangan dan SMA Sapala, Paminggir, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Poin kedua, lanjutnya, terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Mengenai hal itu, pihaknya saat ini telah telah mendorong PPPK bagi para guru-guru di Kalsel sebanyak SMK (860), SMA (1030) dan SLB (251), bahkan tunjangan untuk para guru pun dinaikkan agar menambah gajih tersebut.
“Ketiga mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kalsel. Memang rencananya kita memperhatikan itu, jika ada laporan dari adek-adek mahasiswa pun dipersilahkan beritahu kami dan bahkan, jika ada perbaikan WC pun kita bantu,” kata H Muhidin.
Keempat, Gubernur Muhidin menerangkan terkait evaluasi program makan gratis menjadi wewenang pusat. Sehingga uang Rp300 Milyar dari APBD Kalsel, pihaknya dapat memanfaatkan untuk keberlangsungan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di Banua.
Anggaran pendidikan sekitar 2 Triliun itu akhirnya bertambah, menurut Gubernur H. Muhidin bersyukur karena kebijakan itu tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Alokasi dana pendidikan ini, pihaknya akan fokus kepada sekolah-sekolah yang kurang mampu dalam meningkatkan sarana prasarana.
“Terpenting adalah akreditasi ULM sekarang adalah unggul. Sebelumnya hampir akreditasi C, jika ada kesalahan dari dosen maka harusnya ke personalnya bukan ke perguruan tinggi. Hal itu kita perjuangkan ke pusat kemarin,” kata Gubernur Muhidin. (to/klik)
