klikkalimantan.com, KARANG INTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri serta relawan, Rabu (9/9/2026) do Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Karang Intan. Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andre yang hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, pelaksanaan rakor sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027.
Sekda Yudi Andrea meminta kepada pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk untuk terus melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan air bersih, terutama jika curah hujan terus menurun hingga November mendatang.
Selain ancaman krisis air, menurut Sekda Yudi, aktivitas pascamusim panen menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu timbulnya titik api akibat kegiatan pembakaran lahan terbuka. Karen itu ia mengimbau para camat aktif turun ke desa-desa untuk melakukan edukasi persuasif kepada para petani.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” kata Yudi.
Sekda Yudi juga menyoroti agar masyarakat tidak terprovokasi berita bohong atau hoaks yang menyebutkan kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” kata Yudi Andrea.
Ia juga menginstruksikan dinas kesehatan dalam mengantisipasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap, untuk memastikan ketersediaan masker dan memprioritaskan distribusinya ke wilayah-wilayah yang paling terdampak.
Melalui Rakor ini, seluruh elemen terkait termasuk TNI, Polri, dunia usaha, hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI diminta menghilangkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi terpadu demi keselamatan masyarakat. “Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” kata Yudi Andrea. (to/klik)
