klikkalimantan.com, MARTAPURA – Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan, Selasa (1/9/2026). Dihadiri sejumlah instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, RDP gabungan membahas dan mengevaluasi penanganan dan dampak terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karhula).
Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin mengapresiasi keterlibatan pemerintah, petugas, relawan, serta berbagai unsur lainnya dalam penanganan kebakaran di lapangan. Meski demikian, pengerahan personel dan pemadaman titik api harus dibarengi langkah pencegahan yang terencana.
“Yang perlu kita bangun sekarang bukan hanya bagaimana api cepat dipadamkan, tetapi bagaimana kejadian itu bisa dicegah sedini mungkin. Karena kalau setiap tahun kita hanya bergerak ketika sudah ada kebakaran, pola seperti ini akan terus berulang,” kata Amiruddin.
Ia meminta pemerintah daerah menyusun alur atau roadmap penanganan karhutla yang dapat menjadi pedoman menghadapi ancaman kebakaran setiap musim kemarau. Roadmap tersebut dinilai perlu memuat pemetaan kawasan rawan karhutla, penguatan mitigasi, kesiapan personel, sistem deteksi dini, hingga perencanaan kebutuhan armada dan peralatan pemadaman.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, hasil evaluasi penanganan karhutla tahun berjalan tidak berhenti sebagai laporan. Evaluasi tersebut harus menjadi pijakan untuk menentukan langkah pencegahan pada musim kemarau berikutnya. “Harus ada pola yang terukur dan berkelanjutan. Evaluasi penanganan tahun ini harus menjadi dasar untuk menyusun langkah pencegahan pada tahun berikutnya,” kata Amiruddin. (to/klik)
