MCSP KPK, Sekda Sampaikan Poin Penting Segera Ditindaklanjuti

klikkalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Inspektorat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026, Selasa (17/11/2026) di Aula Gawi Sabarataan, Gedung Balaikota Banjarbaru. Rakor dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Dalam sambutannya, Sekda Sirajoni menyampaikan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP merupakan langkah progresif yang menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, serta dampak nyata dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dikatakan Sirajoni, urusan pencegahan korupsi sudah semestinya tidak berjalan sendiri-sendiri atau hanya menjadi beban perangkat daerah tertentu. Pencegahan korupsi membutuhkan keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Ia juga menegaskan, terhadap jajaran di perangkat daerah yang kurang responsif dalam proses evaluasi dan pemenuhan data tersebut. “Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.

Lebih lanjut, Sekda Sirajoni menekankan tiga poin penting untuk segera ditindaklamnjuti oleh seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026. “Pertama, komitmen dan ketepatan waktu. Pastikan setiap indikator dan rencana aksi MCSP dipenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Poin kedua kata Sirajoni, adalah memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal melalui proses verifikasi dan pendampingan yang terarah kepada seluruh perangkat daerah pengampu, sehingga setiap persoalan teknis maupun administratif dapat segera ditangani tanpa menghambat pemenuhan indikator.

“Dan ketiga, implementasi nyata di lapangan. Yaitu dengan menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” kata Sirajoni. (to/klik)

Terbaru

Related Articles

- Advertisement -