klikkalimantan.com, MARTAPURA – Dua proyek besar pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar tak rampung sesuai kontrak awal. Ujung-ujungnya, adendum.
Dua proyek dikerjakan dengan anggaran masing-masing lebih dari Rp5 Miliar tersebut; Penataan Etalase Kota Martapura dan Koridor 5. (Baca: Tak Rampung, Dua Proyek Agung di Kabupaten Banjar Berujung Adendum)
Molor, dan mesti diberi kelonggaran berupa perpanjangan waktu untuk menyelesaikan, atau adendum, dua proyek ini segera menarik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pantauan klikkalimantan.com pada Rabu (3/12/2025), sejumlah orang yang kemudian diketahui petugas dari BPK RI, melakukan pemantauan dan pengukuran di sejumlah titik di lokasi pelaksanaan proyek Penataan Etalase Kota dan Koridor 5. Tujuannya tentu sebagai bahan audit terhadap dua proyek tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas PUPRP Kabupaten, Iwan Junaidi ditemui Kamis (4/12/2025), mengiyakan adanya petugas dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang turun ke lokasi dan melakukan pemantauan dan pengukuran di sejumlah titik pada dua proyek tersebut.
Sedangkan untuk audit, termasuk audit keuangan, kata Iwan Junaidi, akan dilakukan tahun depan. “Saat ini masih dilakukan penghitungan oleh BPK karena kegiatan masih berjalan,” ujarnya. (zai/klik)
