kklikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dimotori Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) sedang naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpustakaan dan Pelestarian naskah Kuno. Dalam agenda itu, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), Rabu (11/11/2026) di aula kantor dinas setempat di Martapura.
Kepala Dispersip Banjar, Hj Kencana Wati mengatakan, langkah strategis ini menghasilkan hasil yang dikumpulkan setelah naskah kuno warisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari -dikenal juga Datu Kamapayan- resmi ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional (Ikon) oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia pada tahun 2026.
“Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 154 /2026 tentang Penetapan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional. Melalui pengakuan ini, naskah kuno Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai memiliki signifikasi tinggi bagi sejarah, kebudayaan dan peradaban, tidak hanya di tingkat regional Kalimantan Selatan tetapi juga secara nasional,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian ini merupakan bagian dari visi besar pembangunan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis berbasis gotong royong serta keadilan.
Ia mengakui Dispersip Banjar berdiri di garda terdepan dalam menerjemahkan misi tersebut melalui peningkatan kualitas pembangunan literasi dan pelestarian memori kolektif bangsa.
Penetapan naskah kuno peninggalan Datu Kalampayan sebagai Ikon 2026 ini merefleksikan posisi strategis Kabupaten Banjar sebagai episentrum keilmuan dan intelektual Islam di Kalimantan Selatan.
Ke depan, naskah kuno yang telah ditetapkan sebagai Ikon ini akan mendapat perhatian khusus, meliputi pengutamaan perawatan, pengembangan penelitian, serta peluang untuk diusulkan menjadi Memory of the World (MoW) UNESCO.
Ia berharap pelestarian warisan intelektual ini dapat menjadi sumber ilmu dan inspirasi bagi generasi muda dalam merawat peradaban bangsa. Selain itu, Kencana menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini memiliki arti yang sangat strategis dan fundamental bagi arah pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan literasi pembangunan, penguatan budaya baca masyarakat, serta pelestarian memori kolektif bangsa.
“FGD digelar untuk penyusunan rancangan akademik dan rancangan peraturan daerah perubahan atas Perda Nomor 1/2020 tentang Perpusatakaan. Kegiatan ini menitikberatkan pada fokus materi warisan budaya, dokumenter dan naskah kuno di Kabupaten Banjar,” kata Kencana Wati. (to/klik)
