klikkalimantan.com, MARTAPURA – Upaya Direktur Utama (Dirut) Perseroan terbatas daerah (PT) Baramarta, Saidan Fahmi jadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai tulang punggung pendapatan daerah di tengah masalah tunggakan pajak mendapat kritikan dari dewan.
Sebab, di tengah masalah utang pajak yang mencapai Rp200 Miliar, dan masalah lainnya. PT Baramarta yang berorientasi pada profit tetap optimis dapat memberikan dividen untuk daerah.
Karena itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari mengingatkan, agar Dirut PT Baramarta tetap fokus pada perbaikan dan penyelesaian permasalahan PT Baramarta tanpa perlu berkoar soal dividen.
“Jangan bicara dividen dahulu sebelum dapat melunasi utang pajak yang jumlahnya mencapai Rp200 miliar itu,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Ketua DPD NasDem Kabupaten Banjar ini juga meragukan, dengan kondisi perusahaan plat daerah saat ini dapat melunasi utang pajak yang mencapai ratusan miliar meski sudah berganti sosok pimpinan.
“Lebih baik fokus melunasi pajak, serta pembenahan perusahaan dan efesiensi anggaran, ketimbang bicara dividen. Kalau perlu tidak usah kasih bantuan proposal yang masuk maupun CSR (Corporate Social Responsibility) yang tidak ada manfaatnya untuk daerah secara langsung,” tegas Rizanie.
Ia juga menegaskan, DPRD Kabupaten Banjar akan selalu mengawasi agar PT Baramarta berjalan sesuai arah yang benar. Tidak lagi ada masalah seperti yang sebelumnya.(zai/klik)
