klikkalimantan.com, BANJARBARU-Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira menghadiri diskusi daring yang diselenggarakan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI) di Command Center Setda Kalsel di Banjarbaru, Kalsel, Senin (12/2).
Di dalam diskusi yang diikuti perwakilan dari seluruh provinsi di Kalimantan ini, Fajar, sapaannya didampingi oleh Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, Kadis Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan, Jumri, dan perwakilan Dinsos Kalsel.
“Diharapkan dengan adanya diskusi ini, dapat terjalin sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan KNDRI dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas,” ujar Fajar.
Gubernur Kalsel pun, kata Fajar, berkomitmen untuk mewujudkan Kalsel yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas di Kalsel.
Selain itu, tambah Fajar, Pemprov Kalsel juga telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosialnya.
Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor memaparkan, praktik baik sudah dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalsel. Anggaran untuk pelayanan disabilitas di provinsi ini pun telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019 lalu.
“Di tahun 2019 lalu, anggaran untuk pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti yang diserahkan melalui Dinas Sosial Kalsel sebesar Rp 1,7 Milyar,” terang Ariadi Noor.
Anggaran tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 misalnya, anggarannya naik menjadi Rp4,2 Milyar dan ditambahkan dengan anggaran untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan sebesar Rp4,3 Milyar dan Pusat Layanan Disabilitas sebesar Rp 4,5 Milyar.
Di tahun tahun 2021, kata Ariadi Noor, anggaran untuk pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti memang tetap Rp4,2 Miliar. Namun, untuk nggaran untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan naik menjadi Rp5,9 Milyar dan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi sebesar Rp5,4 Milyar.
Pada tahun 2022, ujar Ariadi Noor, anggaran untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan kembali naik menjadi Rp 6 Milyar. Sedangkan anggaran Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi turun menjadi Rp4,3 Milyar dan anggaran untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan juga turun menjadi sebesar Rp 5,3 Milyar pada tahun 2023.
“Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Tapi, dengan anggaran yang besar ini, saya berharap pelayanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas juga terus meningkat di Kalsel,” tutur Ariadi Noor.
Wakil Ketua KNDRI, Deka Kurniawan pun mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Kalsel dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan, sampai tahun 2022, Gubernur Kalsel lah yang pertama menerima kehadiran KNDRI.
“Saya menilai Paman Birin memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan mandat UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Deka Kurniawan.(pr/klik)
