klikkalimantan.com, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menjadi mediator perkara sengketa lahan di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka. Sengketa lahan terjadi antara warga transmigran dengan TNI.
Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra bersama anggota dewan tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) I, melakukan peninjauan lokasi lahan yang disengketakan, Selasa (20/5/2025). Kegiatan dilakukan bersama pihak Kodim 1006/Banjar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan warga
“Kami turun langsung memverifikasi permasalahan, dan temuan lahan yang diduga milik TNI ternyata ada juga bagian dari area transmigrasi. Verifikasi penting agar tidak ada kesimpangsiuran,” ujar Gusti Rizky.
Dikatakan dia, kunjungan dan peninjauan lapangan bersama pihak terkait ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di wilayah yang dihuni warga tersebut.
Hasil verifikasi awal di lapangan, ditemukan sebagian lahan yang diklaim TNI ternyata juga termasuk ke wilayah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat puluhan tahun silam.
Senada, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari mengatakan, hasil peninjauan lapangan ditemukan beberapa patok batas dan koordinat yang selama ini hanya menjadi asumsi pada pembahasan sebelumnya.
“Kami melihat secara langsung patok-patok tersebut dan menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan. Semoga semuanya berakhir dengan baik dan saling menerima,” kata Ririk.
Menurutnya, hasil pencocokan di lapangan antara versi TNI dan versi program transmigrasi akan dijadikan acuan pada proses sinkronisasi data lahan sengketa itu
Dikatakan Ririk, tim gabungan akan menyelesaikan identifikasi seluruh titik yang disengketakan, termasuk wilayah yang berada di Kabupaten Banjar sehingga seluruh masalah sengketa lahan terselesaikan.
“Setelah semua titik diverifikasi, kita duduk bersama lagi dengan pihak TNI, transmigrasi, serta BPN. Semua data disinkronkan demi mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Ririk. (to/klik)
